Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.537 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

Download file:

PP Nomor 24 Tahun 2023.pdf

Sertifikasi - Kompetensi Kerja - Kepariwisataan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 24, LN.2023/No.63, TLN No.6872, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dan memastikan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja sehingga mampu meningkatkan daya saing, perlu diatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja di bidang kepariwisataan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan. Dengan ditetapkannya PP ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia di bidang Kepariwisataan di Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 22 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 14, penjelasan hlm 15 sd 22)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Konsultan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Download file:

PP Nomor 100 Tahun 2021.pdf

Konsultan - Kekayaan Intelektual

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 100, LN.2021/No.224, TLN No.6726, jdih.setneg.go.id : 19 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam sistem pelindungan kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional guna menunjang pembangunan nasional. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlu menetapkan PP tentang Konsultan Kekayaan Intelektual.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2000; UU Nomor 31 Tahun 2000; UU Nomor 32 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2014; UU Nomor 13 Tahun 2016; dan UU Nomor 20 Tahun 2016.
PP ini mengatur mengenai: 1) pengangkatan konsultan kekayaan intelektual; 2) hak dan kewajiban konsultan kekayaan intelektual; 3) majelis pengawas konsultan kekayaan intelektual; 4) pemberhentian konsultan kekayaan intelektual; 5) organisasi profesi; dan 6) pemantauan dan evaluasi konsultan kekayaan intelektual.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 2 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 84 Tahun 2006.
Penjelasan 6 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 15 Tahun 2021.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Arsitek

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 15, LN.2021/No.25, TLN No.6627, jdih.setkab.go.id : 68 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2017; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai standar kinerja arsitek, tata cara penerbitan dan pencabutan surat tanda registrasi arsitek, penerbitan dan perpanjangan lisensi, tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan arsitek asing, pengenaan sanksi administratif, pembinaan arsitek, serta pengabdian masyarakat oleh arsitek.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pembiayaan Usaha Tani

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PP Nomor 81 Tahun 2020.pdf

Pembiayaan - Usaha - Tani

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 81, LN.2020/No.308, TLN No.6608, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembiayaan Usaha Tani

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 91 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Usaha Tani.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
PP ini mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan usaha tani. Pembiayaan usaha tani diberikan kepada petani dan badan usaha milik petani. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sedangkan Badan Usaha Milik Petani adalah lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Penjelasan 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PP Nomor 83 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan Tenaga Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Download file:

PP Nomor 67 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PP Nomor 25 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Download file:

PP Nomor 34 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Download file:

PP Nomor 10 Tahun 2018.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 1951.