Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS RAWAT INAP DAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu adanya Standar Operasional Prosedur
UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2016, PP No.2 Tahun 2018, Permenkes No.75 Tahun 2014, Permenkes No.43 Tahun 2016, Permenkes No.11 Tahun 2017, Permenkes No.4 Tahun 2018, Perbup No.37 Tahun 2012
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
4 halaman dan 44 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2019
pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2019/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian grafikasi di Kab. Bogor untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi di Lingkungan emerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 218; Perpres No. 55 Tahn 2012l Permen Pemberdayaan Aparatur Negra dan Refrmasi Biokrai No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemberantasan korupsi No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah degan Perda kab. bogor No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Pengendalian Gratifikasi, Pembentukan UPG, Mekanisme Pelaporan, Sosialisasi, Pengelolaan Barang Yang Diperoleh Dari Penerimaan Gratifikasi, Perlindungan Dan Penghargaan , Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 59 Tahun 2021
PEDOMAN - PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2021/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ,bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan nepotisme di lingkungan kabaupaten Ogan Komering Ulu Timur ,pejabat /pegawai Pemerintah kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan /atau perkerjaan
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019;UU No 37 Tahun 2003;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 79 Tahun 2005;PP No 60 Tahun 2008;PP No 94 Tahun 2021;Perpres No 54 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 10 Tahun 2019;Peraturan komisi Pemberantasan Korupsi No 2 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan Umum,Maksud tujuan dan prinsif ,Pelaporan dan Penetapan status gratifikasi,Unit Pengendalian Gratifikasi,Pengawasan,Sanksi,Pembiayaan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengelolaan Data Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung ketersedian data yang berkualitas, kognitif dan terpadu, serta efektifitas pengelolaan data, diperlukan Sistem Pengelolaan Data Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif perlu diatur mengenai sistem pengelolaan Data Daerah yang terintegrasi.
UU No 16 Th 1997; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 51 Th 1999; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016; Perbup Lebak No 38 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD 2017/No.59 E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitass dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Piagam Audit Intern; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
5 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluası atas Implementası Sıstem Akuntabılıtas Kınerja Instansı Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menentapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.1 1 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Empat Lawang digunakan sebagai acuan untuk
melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di SKPD di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dimaksud terlampir dalam Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 59 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Menimbang:bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektifitas
dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan
konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Harga
Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek Tahun Anggaran 2016;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015
Materi pokok: Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pelaksanaan konstruksi di Kabupaten Trenggalek. Peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut, termasuk pengertian daerah, pemerintah daerah, bupati, biaya konstruksi, harga satuan pekerjaan, harga satuan bahan, satuan pekerjaan, indeks, bangunan gedung dan perumahan, dataran rendah, dan dataran tinggi.
Peraturan Bupati ini juga menjelaskan maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan ini, yaitu sebagai pedoman dalam penghitungan harga satuan pekerjaan konstruksi untuk kebutuhan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Tujuan lainnya adalah memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.
Peraturan ini mencakup ruang lingkup standar analisis harga satuan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Standar analisis tersebut merupakan batas tertinggi yang belum termasuk pajak, dan rinciannya tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian integral dari Peraturan Bupati ini.
Dalam pelaksanaannya, standar analisis harga satuan pekerjaan konstruksi yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar. Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa, maka dapat menggunakan harga pasar saat itu dan ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
jumlah 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2020
PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS) - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD Tahun 2020 No. 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Peraturan internal rumah sakit (Hospital By Laws) telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, namun dengan adanya ketentuan standar nasional akreditasi rumah sakit maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 29 Th 2004; UU No 25 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 36 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 65 Th 2005; PP No 74 Th 2012; Perpres No 77 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Permendagri No 79 Th 2018; Permenkes No 755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes No 2052/Menkes/PER/X/2011; Permenkes No 49 Th 2013; Permenkes No 56 Th 2014; Permenkes No 44 Th 2018; Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Perwal Tangerang No 3 Th 2013; Perwal Tangerang No 8 Th 2013; Perwal Tangerang No 10 Th 2014; Perwal Tangerang No 11 Th 2014; Perwal Tangerang No 12 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 14 Th 2014 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 103 Th 2018.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2020.
33 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
