Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
ABSTRAK:
Eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian
dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui
penguasaan potensi yang merupakan bagian dari
kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang
diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan
sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan di daerah diselaraskan dengan skala
prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu di bentuk
melalui Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate
Social Responsibility / CSR).
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Tahun
2007.
Peraturan ini memuat tentang tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate
Social Responsibility / CSR), meliputi Ketentuan Umum; Perusahaan dan Masyarakat; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Ruang Lingkup Forum TalaCSR; Pertemuan CSR; Mekanisme Forum TalaCSR; Ekspos Bantuan CSR; Penghargaan Pengelolaan CSR; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 65 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerangan Jalan Umum dan penerangan Jalan Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mempelancar pelaksanaan
penerangan PJU dan PJL, perlu adanya petunjuk teknis
pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bupati ;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor
03 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun
2015;
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan PJL OLEH Pemerintah Daerah;
3. Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Pemasangan PJU DAN PJL atas Usulan Masyarakat;
4. Jenis, Standar Dan Kriteria Pelayanan PJU dan PJL;
5. Tata Cara Dan Persyaratan Perijinan Pemasangan PJU dan PJL Swadaya;
6. Tata Cara Penggantian Dan Perbaikan PJU/PJL Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Atau Akibat Lainnya;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 64 Tahun 2015
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2015/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15 ayat
(3), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun
2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan serta
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembinaaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada
Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
2
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008
Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17
Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
Pada Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2014 Nomor 17).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN
BAB III
TATA CARA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN LINGKUNGAN
BAB IV
PERSYARATAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN
BAB V
KEPALA LINGKUNGAN
BAB VI
PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA LINGKUNGAN
BAB VII
MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN
BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN
BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
BAB X
MASA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN
BAB XI
INSENTIF
BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
NOMOR 64 TAHUN 2015
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 63 Tahun 2015
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman
Pencegahan Dan Pengendalian Gratifikasi Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2015/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Pengendalian Gratifikasi Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, makaperlu upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi sebagai wujud integritasdalam melaksanakan tugaspokok dan fungsipejabat/pegawai;
b. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.31 Tahun 1999 ;3.UU No.23 Tahun 2000
;4.UU No.30 Tahun 2002 ;5.UU No.25 Tahun 2009 ;6.UU No. 5 Tahun 2014
;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.UU No.30 Tahun 2014 ;9.PP No.60 Tahun 2008
;10.PP No.53 Tahun 2010 ;11.Perda Kab Serang No.15 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008;13.Perda Kab Serang No.3 Tahun 2009;14.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011;15.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;16.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011;17.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012;18.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012 ;19.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012;20.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.jenis,penceghan dan pengendalian gratifikasi;4.unit pencegahan dan pengendalian gratifikasi;5.tata cara pelaporan
;6.sosialisasi;7.pengawasan;8.perlindungan ,penghargaan,dan sanksi;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2015.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 61 Tahun 2015
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN - RENCANA AKSI DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2015/No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015- 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
berkeadilan untuk mendukung percepatan tujuan total
akses sektor air minum dan sanitasi, perlu menetapkan
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 - 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 - 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 / PRT / 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peran, fungsi dan tujuan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
62 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 59 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkugan Hidup; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL, UKL - UPL, dan SPPL, tata cara penerbitan izin lingkungan, sanksi administrasi, pendelegasian wewenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
56 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo No. 54 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD No 54 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
ABSTRAK:
a. Bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang ;
b. Bahwa dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan
ekonomi secara selaras ;
c. Bahwa untuk menjarnm ketersediaan pasokan air, pendayagunaan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo serta pengendalian daya rusak air, maka perlu ditetapkan pedoman pengelolaan sumber daya air yang komprehensif dan terintegrasi ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 5 Tahun 1960:
UU No 11 Tahun 1974:
UU No 5 Tahun 1990:
UU No 12 Tahun 1992:
UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2004:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 26 Tahun 2007:
UU No 32 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011:
PP No 79 Tahun 2005:
PP No 20 Tahun 2006:
PP No 26 Tahun 2008:
PP No 42 Tahun 2008:
PP No 43 Tahun 2008:
Perpres No 12 Tahun 2008:
PP No 38 Tahun 2011:
Perpres No 12 Tahun 2012:
Permen PU No 4/PRT/M/2008 :
Permen PU No 4 Tahun 2015:
Perda Kab. Probolinggo No 13 Tahun 2002:
Perda Kab. Probolinggo No 8 Tahun 2008:
Perda Kab. Probolinggo No 3 Tahun 2011:
Perda Kab. Probolinggo No 7 Tahun 2013:
Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2005.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan umum:
2. Maksud dan Tujuan:
3. Kebijakan dan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air:
4. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air:
5. Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan:
6. Konservasi:
7. Pendayagunaan Sumber Daya Air:
8. Pengendalian daya Rusak Air:
9. Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air:
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
