Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PENGELOLAAN PDAM AGAR DAPAT BERJALAN TERTIB, LANCAR DAN PROFESIONAL, SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 1975 TENTANG PENDIRIAN PDAM
UU NOMOR 5 TAHUN 19962; UU NOMOR 28 TAHUN 1999; UU NOMOR 31 TAHUN 1999; UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU NOMOR 1 TAHUN 2004; UU NOMOR 12 TAHUN 2011; UU NOMOR 23 TAHUN 2014
PERATURAN INI BERISI TENTANG KETENTUAN UMUM, PENGANGKATAN DIREKSI; TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI; DAN SUMBER PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 19 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012, PERLU MENGATUR DAN MENETAPKAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PD PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan piutang rekening perusahaan daerah air minum ”Tirta Cahya Agung” kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyajikan nilai piutang dalam laporan
keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya
Agung, diperlukan nilai piutang yang bisa direalisasi agar
tidak membebani laporan keuangan pada periode tertentu;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyajian piutang
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan
penghapusan nilai piutang yang sudah tidak dapat ditagih
lagi;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Cahya Agung;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun
2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19
Tahun 2012
peraturan ini mengatur mengenai penetapan Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Cahya Agung. meliputi: ketentuan umum; jenis piutang rekening; pengelompakan dan penyisihan piutang; mekainsime penghapusan piutang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 ayat (2) tersebut, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan sistem penyediaan air minum. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah, salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum. Untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 jo. Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Pemerintah Kota/Kabupaten SBT bermaksud mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut,perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Timur.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Timur. PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Modal dasar PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan neraca permulaan PDAM Kabupaten Seram Bagian Timur yang berasal dari semua aktiva dan pasiva UPT Air Bersih Kabupaten Seram Bagian Timur. Modal dasar dapat ditambahkan dari hasil pemisahan aset PDAM MITRA KARYA Kabupaten SBT yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, APBD Kabupaten Seram Bagian Timur, APBD Provinsi Maluku, APBN, dan sumber dana lain yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan tarif air minum perusahaan daerah air minum ”Tirta Cahya Agung” kabupeten tulungagung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi pembiayaan pengelolaan
Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten
Tulungagung, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 15 ayat
(6) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2015
tentang Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air
Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung, maka
perlu menetapkan kembali tarif air minum PDAM dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai penetapan tarif PDAM. meliputi: ketetuan umum; dasar kebijakan penetapan tarif; kelompok pelanggan; pembagian wilayah pelanggan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2016
PERBUP Kab. Wonosobo No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2016/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu mengelola sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi yang sehat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo, tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan oleh Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas; bahwa tarif air minum yang diatur dalam Peraturan
Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c serta sesuai dengan Berita Acara Nomor : 690/008/III/Dewas PDAM/2016 tentang Hasil Pembahasan Penyesuaian Tarif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonorbo Nomor 41 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 14/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini menatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan Pasal 6 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 diubah.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pembardayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta untuk menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2015.
dalam Peratyran Bupati ini diatur mengenai tata cara pendirian BUMDes, hak, kewajiban dan pengelolaan BUMDes, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
17 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjaringan Dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Merangun Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2014 dan guna memperoleh direksi perusahaan daerah air minum sirin meragun kabupaten sekadau yang profesional diperluhkan tahap penjaringan dan penyaringan calon direksi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962, UU No.43 tahun 1999, UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.7 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Lowongan Direksi; Panitia Penjaringan dan Penyaringan; Penjaringan dan Penyaringan; lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2016.
7 Halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
