Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah merupakan unit ekonomi yang dibutuhkan dalam memperkuat ekonomi daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan menggali sumber keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Dalam rangka meningkatkan daya saing, peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bintan dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pengelolaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principle of good corporate governance). Untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran BUMD, perlu adanya pengaturan mengenai system dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara terpadu dan terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik/ kekhasan masingmasing Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
52 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KELAYAKAN CALON DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, daya saing dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi dan kompetensi yang tinggi secara manajerial pada level Direksi, untuk memperoleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Uji Kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berkompeten dibidangnya dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan global dalam segala aspek perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4
Tahun 2007
Menetapkan Perwali untuk dapat memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan calon Direksi BUMD Kota Tanjungpinang dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat telah dibentuk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak; bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat konsumen air serta kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.7 Tahun 1998; Permendagri No.1 Tahun 1991; Perda Kab.Pontianak No.8 Tahun 2003; Perbup No. ... Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan dan Struktur Organisasi; Tugas dan Wewenang; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008.
Penjelasan sebanyak 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 38 Tahun 2022
PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2022/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pemberian Pinjaman; Pelaksanaan Pemberian Pinjaman; Pengamanan Risiko Pinjaman; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha milik Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes. Agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu adanya pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kompetisi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (8), Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, dewan komisaris, direksi, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD PPU Tahun 2021 nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik
Daerah;
Pasal 18 ayat 6 UUD 45; UU no 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 11 tahun 2020; PP no 54 tahun 2017
engadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang
dilakukan oleh badan usaha milik daerah yang prosesnya dimulai dari
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengadaan
Barang/Jasa pada BUMD. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
d. meningkatkan sinergitas antar BUMD.
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BUMD meliputi:
a. meningkatkan value for money;
b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan
kewajaran harga;
c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
-
tata cara dan susunan anggota pengadaan barang danjasa akan diatur dengan peraturan direksi
5hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo No. 38 Tahun 2016
a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;
b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu diberikan pedoman bagi desa dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupalen Probolinggo Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Pengaturan BUM Desa;
3. Pendirian BUM Desa;
4. Organisasi dan Pengelolaan BUM Desa;
5. Kepailitan dan Pembubaran BUM Desa;
6. Kerjasama BUM Desa Antar Desa;
7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) Untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana Dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif
ABSTRAK:
bahwa untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang edukatif dan pemberian ruang kreativitas, interaksi serta informasi kepada masyarakat, perlu penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif bagi masyarakat kota Jakarta dan agar dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda), sehingga perlu ditetapkan dengan PERGUB.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019.
PERGUB ini mengatur mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif berupa penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif; pembangLnan prasarana pendukung pesepeda; pengelolaa_n kawasan sentra UMKM; pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait; dan penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
19 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
