PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Permendagri Nomor 112 Tahun 2016; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2017; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 77 Tahun 2016; Perbup Siak Nomor 116 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Konfirmasi Status Wajib Pajak; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah pencipta Arsip menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif; Dan bahwa untuk melaksanakan pengawasan diperlukan suatu Pedoman Pengawasan Kearsipan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengawasan, Jenis Dan Aspek Pengawasan, Prosedur Pengawasan, Tim Pengawas Kearsipan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa program kerja pemeriksaan tahunan di lingkungan pemerintah Kabupaten tegal sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2018 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 maka Peraturan Bupati tegal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a an huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri no 13 tahun 2006; Permendagri 23 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran Perencanaan Pengawasan beserta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN KOMITE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian intern
yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung, perlu dilakukan kegiatan pengawasan
berupa audit ketaatan; bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan
langkah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam
pelaksanaan audit ketaatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, diperlukan Pedoman Audit Ketaatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Audit Ketaatan Inspektorat yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit ketaatan bagi APIP Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Chapter Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2020
PEMBERIAN INSENTIF - GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA - SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggaran Oleh Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan dan motivasi untuk meningkatkan komptensi dan kinerja secara profesional.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 20 Th 2003; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 14 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 12 Th 2019; Perda Kota Tangsel No 7 Th 2014; Perda Kota Tangsel No 2 th 2020.
KODE ETIK PEGAWAI - PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD Tahun 2020 No. 58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan, sehingga perlu menyusun kode etik penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 1999; UU No 8 Th 1974 yg telah diubah dg UU No 43 Th 1999; PP No 30 Th 1980; PP No 42 Th 2004; Permenpan RB No 52 Th 2014; Permendagri No 138 Th 2017; Pergub Banten No 67 Th 2014; Pergub Banten No 5 Th 2018; Pergub Banten No 22 Th 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang bersih, maka setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa dalam rangka mencapai tata Pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan sistem pelaporan yang baik, agar tercipta keterpaduan dan keseragaman dalam pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1.UU No.32 Tahun 2007;2.UU No.12 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014;4.PP No.79 Tahun 2005 ;5.PP No.3 Tahun 2007;6.PP No.6 Tahun 2008
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup dan muatan LPPD;3.penyusunan dan tata cara penyampaian LPPD;4.informasi LPPD;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala
dilaksanakan telaah sejawat; bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan
kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan
Evaluasi Intern melalui Program Pengembangan dan
Penjaminan Kualitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat sebagai acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap efesiensi dan efektifitas. Pelaksanaan evaluasi intern di lingkungan Inspektorat dilakukan melalui Telaah Sejawat sebagai salah satu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas bagi APIP sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
