Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1962

Pendirian Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 15 Tahun 1973 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar

Download :
pp no 028 tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2018

STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Peraturan Bupati No. 28 Thn 2018.pdf

Abstrak

HAK KEUANGAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

bahwa agar perencanaan Anggaran Tahun 2019 berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan suatu pedoman dalam penentuan batas tertinggi harga pengadaan Barang / Jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
608 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1971

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 9 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV

Download :
PP NO 29 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1962

Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

Mengubah :

PP No. 218 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia

Download :
pp no 029 tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2016

Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Cash Management System Pelelangan Ikan di TPI Kabupaten Rembang

Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 2016 - 29.pdf

Abstrak

PELELANGAN IKAN - PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2016/No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Cash Management System Pelelangan Ikan di TPI Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembayaran lelang ikan secara tunai di TPI Kabupaten Rembang, perlu menerapkan program Cash Management System; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Cash Management System Pelelangan Ikan di TPI Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan CMS pelelnagan ikan di TPI, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2016.
7 hal

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1994

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No. 29 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 21 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Download :
pp no 029 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021

Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Permendag Nomor 29 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2020

Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perwal Pekalongan 29 2020.pdf

Abstrak

PEDAGANG KAKI LIMA - PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD.2020/No. 28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan kesempatan kepada PKL untuk melakukan usaha dan untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang bersih, aman, tertib, indah dan komunikatif maka perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan penertiban PKl di Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang penataan, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU no 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perpres No 125 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013; Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011; PermenPUPR No 3 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, penataan, larangan dan sanksi, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
19 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2013

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda Nomor 29 Tahun 2013 ttg Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.docx

Abstrak

tanggung-jawab-sosial-perusahaan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2013/NO.29, TLD.2013/NO.165

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)

ABSTRAK:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yaitu setiap Perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Agar menjamin terlaksananya amanat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).
UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) dan (6), Pasal 20 huruf a, Pasal 33 ayat (3); UU No.23 Tahun 1997; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahunh 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2010; PP No.47 Tahun 2012; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan serta manfaat, organisasi tsp, sasaran program tsp, azas tsp, model penerapan tsp, kewajiban perusahaan didalam program tsp, mekanisme usulan tsp, laporan dan sumber dana, penghargaan, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004;
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1962.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.