Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan, dan Pendistribusian, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan, dan Pendistribusian, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Infaq dan Shadaqah padal Baitul Mal Aceh besar Perlu disesuaikan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 60 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, Perda Daerah Provinsi Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Provinsi Nangroe Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan dan Pengungsi di daerah dipandang perlu adanya pedoman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Tegal; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tegal;
UU No 13 tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 tahun 1986; Keppres No 3 Tahun 2001; Kepmendagri No 131 Tahun 2003; Kepsek BKNPBPP No 2 Tahun 2001; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hakekat Asas dan Penggolongan Pennaggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satlak PBP, SUsunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Satuan Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan, Konsepsi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Mekanisme Pelaksanaan PBP, Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2005.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 360/4754/1993.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Tebing Tinggi TA 2020
ABSTRAK:
Dengan adanya penambahan komponen pembiayaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah Kota Tebing Tinggi, maka perlu dilakukan perubahan atas Perwal Kota Tebing Tinggi nomor 6 Tahun 2020
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); PP No. 9 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1979; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP no. 12 Tahun 2019; PERDA No. 3 Tahun 2016; PERWAL No. 28 Tahun 2016; PERWAL No. 39 Tahun 2019; PERWAL No. 6 Tahun 2020
Dalam peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Petunjuk teknis penyediaan dan penggunaan dana operasional sekolah daerah Kota Tebing Tinggi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
Perwal No. 6 Tahun 2020
Perwal No. 18 Tahun 2020
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
untuk meringkan bebna masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan dalam penyelenggaraan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan kepada Pemerintah Kota Bima
UU Nomor 13 Tahun 2002
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 20 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 55 Tahun 2005
PP Nomor 48 Tahun 2008
PP Nomor 17 Tahun 2010
PP Nomor 12 Tahun 2019
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020
Perda Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014
Perda Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019
Petunjuk Teknis penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan digunakan sebagai pedoman bagi Perda, Satuan Pendidikan, Penyelenggara PAUD, atau Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan kesetaraan dalam pengguhnaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
-
-
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan visi penanggulangan bencana di Kabupaten Sekadau, yakni mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, diperluhkan pedoman desa tanggung bencana
UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, Uu No.24 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, PP No.23 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014, Perpres No.8 Tahun 2008, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perka BNPB No.3 Tahun 2008, Perka BNPB No.11 Tahun 2008, Perda no.4 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2011
Pedoman Umum Pembentukan Desa Tangguh Bencana dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
3 halaman dan 25 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 18 Tahun 2021
bantuan, sumbangan, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2021/ No. 595
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mencapai kepastian hukum dalam pelayanan sosial pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang anggota keluarganya meninggal dunia, perlu diatur pedoman pemberian santunan kematian tersebut dalam suatu regulasi; bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Santunan Kematian; BAB III Penerima Santunan Kematian; BAB IV Prosedur Pengajuan dan Penyaluran; BAB V Pengecualian Santunan Kematian; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal.
ABSTRAK:
bahwa petunjuk pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kab Tegal telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 8 Tahun 2020; bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan program penyediaan air dan sanitasi lebih efisien, efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu mengubah Perbup Tegal No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat Kab Tegal Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat Kab Tegal Tahun 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 16 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun2 014; PermenPU No 01/PRT/M/2014; PermenPU No 18/PRT/M/2007; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; {erbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 ayat (1) Perbup Tegal No 8 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2022
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kendal No. 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Pada Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2022/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi pendanaan penyelenggaraan satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga dapat sesuai dengan standar nasional pendidikan yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal, maka perlu menyediakan pendanaan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa agar pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat berjalan efektif, tepat sasaran, tertib dan akuntabel, maka perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021;Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : (1) BOS Pendamping dialokasikan untuk SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) SD dan SMP adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Besaran dan sekolah penerima BOS Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2022
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Bengkulu Selatan No. 57 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pedoman pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta melaksanakan ketentuan Lampiran II BAB II Huruf D Angka 2 Huruf e Angka 9 dan Huruf f Angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya yang mengantur tentang dana hibah dan bantuan sosial, maka perlu diatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 02).
1. PENGELOLA HIBAH
2. HIBAH
3. BANTUAN SOSIAL
4. MONITORING DAN EVALUASI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 18 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan sosial demi memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Sosial khususnya bagi Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 9 Tahun 2011.
Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
