Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.393 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 52 Tahun 2014

Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwali Yogyakarta No.52 ...ang Milik Daerah.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2014

Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar

Download file:

Perwali Yogyakarta No.51 ...engelolaan Pasar.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 47 Tahun 2014

KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwali Nomor 47 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pembangunan, Pengelolaan dan Pemulihan Prasarana dan Sarana Sistem Drainase

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

perwal no 46-2014.pdf

prasarana-drainase

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2014/No.46

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Pemulihan Prasarana dan Sarana Sistem Drainase

ABSTRAK:

a. bahwa Kota Semarang terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah dengan kondisi topografi perbukitan, lernbah dan pantai, dcngan pertumbuhan dan perkembangan kota yang cukup dinamis mengakihatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin bcrkurang, hal ini berdampak terhadap beban pada aistcm dratnasc: b. bahwa dalam menghadapi masalah · dreinasc yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob], reklamasi pantai dan masalah persarnpahan yang berdampak pada kinerja sistem drairrase, untuk menanggulangi permasalahan teraebut aorta mcngurangi banjir, genangan air clan rob di Kota Semarang, diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanju tan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnembentuk Per'aturan Walikota Semarang tentang Pernbangu nan , Pengelolaan dan Pem ulihanPrasarana dan Sarana Sistem Drainase.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Un.dang-Undang Nornor 23 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 2G Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pembangunan sistem drainase, pengelolaan sistem drainase, pemulihan sistem drainase, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
13 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 44 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Prasana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Di Kota Serang

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwal 44 2014 tata_cara_penyerahan_PSU.PDF

tata-cara-pelaksanaan-penyerahan-prasarana-sarana-dan-utilitas-perumahan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BD.2014/NO.44

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Prasana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Di Kota Serang

ABSTRAK:

ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada pemerintah Daerah
UU No 33 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 27 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 9 Tahun 2009; PERDA Kota Serang No 4 Tahun 2008
1. Ketentuan Umum; 2. Azas Dan Tujuan; 3. Wewenang; 4. Tim Verifikasi; 5. Penyerahan Prasarana,Sarana Dan Utilitas; 6. Pengelolaan prasaran,Sarana Dan Utilitas; 7. Pengawasan Dan Pengendalian; 8. Pembiayaan; 9. ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
13 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

2014pw3332043_compressed.pdf

Pengelolaan Barang Milik Daerah

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2013/NO.43

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya pengaturan teknis guna menjamin kepastian prosedur, akuntabilitas dan tertib administrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
71 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 43 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Permohonan, Syarat- syarat, dan Pengaturan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Sewa Tanah dan Atau Bangunan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Walikota Nomor ...nah dan Bangunan.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 42 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Kapitalisasi dan Penyusunan Aset Tetap Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perwali Binjai No 42 Thn 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 39 Tahun 2014

Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No.39 ... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 26 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAKO-26-2014.pdf

PETUNJUK - TEKNIS - SENSUS - BARANG - MILIK DAERAH

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, LD.2014/NO.26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar,akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui sensus setiap lima tahun sekali ,perlu di susun petunjuk teknis sensus barang milik daerah
Dasar hukum : UU No 28 Tahun 1959;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 38 Tahun 2008;
Materi pokok : Pelaksanaan Sensus BMD di laksanakan dengan metode pencacahan seluruh barang inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya dan pencocokan dengan data inventaris pertanggal 31 desember 2013 sebagai data perbandingan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2014.