Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Chapter Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 58 Tahun 2017
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi aspek kewajaran, kepatutan dan rasionalitas, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 23 Tahun 2014 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;6.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 8 Tahun 2006:
PP No 60 Tahun 2008:
PP No 18 Tahun 2016:
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2009:
Perbup Mojokerto No 20 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Ruang Lingkup Pengawasan:
3. Pengawasan:
4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
5. Pemantauan dan Pemutakhiran:
6. Pembiayaan;
7. Kode Etik:
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 58 Tahun 2022
PENGENDALIAN – KECURANGAN – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Nias Barat, perlu mengatur pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM (Pengertian, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup), STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN, LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN, PERILAKU ANTI KECURANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi, Pelaporan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan terhadap aliran penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Flores Timur yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melalui rekening kas umum daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai sistem akuntansi, pelaporan penerima dan penyaluran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi, Pelaporan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 238/ PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Makna dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Pihak-Pihak yang Terkait; Bab V Dokumen Yang digunakan dan Mekanisme Pengesahan; Bab VI Proses Akuntansi; Bab VII Penyajian Laporan Keuangan; Bab VIII Ilustrasi; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2017.
28 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, tanggung jawab moral serta melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 tahun 2018 tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Dalam rangka efektivitas serta mempercepat terwujudnya perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) Aparatur Sipil Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 tahun 2018 tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 tahun 2018 tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
33 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Audit Internal Berbasis Risiko
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk:
a. meningkatkan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di seluruh Perangkat Daerah;
b. mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab;
c. meningkatkan kualitas Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016; Pergub Gorontalo No. 59 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Manajemen Resiko dan Risk Assessment, yang didalamnya mengatur tentang risiko dan manajemen risiko (mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, menangani risiko, memantau dan menelaah, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan), Risk assessment (perencanaan, pelaksanaan, penanganan risiko, pelaporan) dan Dokumentasi manajemen risiko (dokumentasi manajemen risiko dan risk assessment, rencana tindakan risiko, register risiko, pemantauan audit dan penelaahan, dan pelaporan).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
terdiri dari 52 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam evaluasi kelembagaan, dipandang perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Evaluasi Kelembagaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UndaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun;2011Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011;.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; bahwa untuk keseragaman sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja dan laporan kinerja instansi pemerintah diperlukan petunjuk teknis berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar; bahwa untuk melaksanakan ketentuan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Perbup tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 Tahun 2014; PermenPAN RB No 53 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang PK Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Unit Kerja, LKjIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, Tata Cara Reviu LKjIP Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
25 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 58 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pedoman dalam rangka pengendalian gratitifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2012; PM Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Prinsip; 3. Pengendalian Gratifikasi; 4. Unit Pengendalian Gratifikasi; 5. Sosialisasi Dan Diseminasi; 6. Perlindungan Pelaporan Gratifikasi; 7. Pengawasan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Pemutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
