Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa
untuk melaksanakan ketentuan
dalam Pasal
41
ayat
{21
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
79
Tahun
2018
tentang Badan Layanan
Umum
Daerah,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati
tentang
Rencana
Strategis Penerapan
Badan Layanan
Umum Daerah
UPTD Pusat
Kesehatan Masyarakat Tinanggea
Kabupaten
Konawe
Selatan.
1.
Undang-Undang Nomor
4
Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan
di
Provinsi Sulawesi
Tenggara,
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003
Nomor
24,
Tambahan l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
a2671;
2. Undang-Undang
Nomor
25 Tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang
Nomor
36
Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2009 Nomor
144, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5063), sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Ke{a;
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesa
Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan Lembaran
Nega-ra Republik
Indonesia
Nomor
5234), sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undalg Nomor
13 Tahun
2022 tentang Perubahan
kedua atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll
tentang
Pembentukan
peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
'fah:un
2022
Nomor
143);
5. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun 2Ol4 tenta-ng
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587),
sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
9
Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5679);
6. Undang-Undang
Nomor 36
Tahun
2Ol4 tentang
Tenaga
Kesehatan
(kmbaran Negara
Republik
indonesia
Tahun 2Ol4
Nomor
298, Tambahan
kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5607);
7.
Peraturan Pemerintah
Nomor
18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor ll4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 72
Tahun
2019 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor L87, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6402);
8. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor
2036),
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
120 Tahun 2018
tentang
Perubahan
Atas Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
157);
9.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
86
Tahun
2017 tentang Tata
Cara
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara
Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah,
serta
Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun
2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);
1 1. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
37S/Menkes/SKIV
l2OO9
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Bidang
Kesehatan
Tahun 2005-2025;
12. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2O16 Tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
(tembatan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2016
Nomor
8), Sebagaimana telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
8
Tahun
2016 Tentang
Pembentukan
Dan
Susunan
Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten Konarve
Selatan Tahun
2022
Nomor
1);
14. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
10 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2005-2025
(kmbar
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2012 Nomor
10);
15. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
15 Tahun
2O2l tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2021-2026
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2021
nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RENSTRA PENERAPAN BLUD UPTD PUSKEMAS PUNGGALUKU
BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERAPAN BLUD UPTD PUSKEMAS PUNGGALUKU
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PUSKEMAS PUNGGALUKU
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka guna pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas perlu menyusun Peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, peran masyarakat, indikator puskesmas ramah disabilitas, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha apotek dengan pelaksanaan pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di
Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perizinan Apotek
di Kabupaten Banyumas; bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan tata
cara dan persyaratan dalam perizinan Apotek serta
persebaran Apotek sebagaimana diatur dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
bahwa sesuai perkembangan dinamika sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Persebaran Apotek di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persebaran Apotek
Bab III Syarat dan Tata Cara Perizinan Apotek
Bab IV Masa Berlaku dan Pencabutan Izin Apotek
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2019 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a.
b.
bahwa
sesuai ketentuan
dalam
Pasal 43
ayat
(21
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun
2018
tentang Badan Layanan
Umum
Daerah,
standar
pelayanan
minimal
Unit
Pelaksana Teknis
Dinas
yang
akan
menerapkan BLUD
diatur dengan
Peraturan
Bupati;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang Standar
Pelayanan
Minimal
Penerapan Badan
la.yanan
Umum
Daerah
UPTD
Pusat Kesehatan
Masyarakat
Punggaluku
Kabupaten
Konawe Selatan.
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi Tenggara
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4267);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2OO4 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4286;
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004
tentang
Pemeriksaal,
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009 tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang
Rumah
Sakit
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Irembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5234),
sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembararr
Negara
RepubLik
Indonesia
Tahun 2022
Nomor
143);
Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587),
sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2075
tentang Perubahan
Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor
58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5679);
8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2022
Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2005
Nomor
48,
Tambahan
lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Talun 2Ol2
tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor
23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
171,
Tambahan lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5340);
10. Peraturan
Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang
Laporan
Keuangan dan
Kinerja Instansi
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor 25,
Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4614);
11.
Peraturan Pemerintah
Nomor 38
Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah,
Provinsi, dan
Pemerintah
Kabupaten
(lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
(l.embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 29,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O
(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,
Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
atas Peratural
Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016
tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2Ol9
Nomor
187,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan
Pemerintah Nomor O2
Tahun 2O18 tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 02,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6178);
16. Peraturan
Pemerintah
Nomor 12
Tahun 2019
tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor
42,
Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2O18
Nomor
33),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Presiden
Nomor 12
Tahun 2O2l
tentang
Perubahan atas
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2O 18
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 63);
18. Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
28 Tahun 2OA4
tentang
Akuntabilitas
Pelayanan
Pubiik;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor
6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan
dan Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal;
20. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018
tentang Badan Layanan
Umum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 12 13);
21.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor
79 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
Standar
Pelayanan Minimal;
22. Peraturart Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahwn 2Ol9
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan
Dasar
pada
Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
43 Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1335);
24. Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020
tentang
Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2O20
Nomor
679);
25.
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun 2OO7
tentar,g
Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan (Lembaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun
2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
8 Tahun
2016 tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2016 Nomor
8), Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
I Tallun 2022
tentang
Perubahan
ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor
8 Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
2O22
Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
04 Tahun 2016
tentang
Perubahan
Kedua Atas
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan
(lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IV PELAKSANAAN
BAB V PENERAPAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
54 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang · Pernbentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pembentukan, kategori Puskesmas, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengelolaan keuangan dan kepegawaian UPT Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Tahun 2022 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Aulia Kelas D Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan perlu membentuk Unit Organisasi yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Darah di Kabupaten Pandeglang; berdasarkan pertimbahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Aulia Kelas D Kabupaten Pandeglang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; raturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas; Eselonisasi; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
eraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 83 Tahun 2022
PEDOMAN PENGELOLAAN - PEMANFAAATAN DANA KAPITASI - JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - FASILITAS KESEHATAN - FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Serta Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan atas peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2017 yakni mengubah Ketentuan Pasal 18 dan Ketentuan Pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
Peraturan ini terdiri dari 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Tahun 2022 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan perlu membentuk Unit Organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang; berdasarkan pertimbahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pandeglang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022
Peraturan Bupati mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Tunjangan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupatan Bengkayang Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2019 ten tang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, menetapkan nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2022 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022
Peraturan Bupati mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Tunjangan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat