pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik daerah kabupaten bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; PP No.16 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2007; Perda No.4 Tahun 2019; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Secara Elektronik, Pembiayaan, Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 1999.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 35 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, Lembaran daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) MukoMuko Maju Mandiri Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan :
1. Untuk menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berdayaguna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam rangka meningkatkan dan menumbuh kembangkan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dasar Hukum :
1. UU Nomor 05 Tahun 1962
2. UU Nomor 03 Tahun 2003
3. UU Nomor 10 Tahun 2004
4. UU Nomor 32 Tahun 2004
5. UU Nomor 33 Tahun 2004
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
Materi Pokok :
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah dengan nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mukomuko Maju Mandiri. BUMD adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Bupati. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini, terhadap BUMD terikat kepada segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kantor pusat BJMD berkedudukan di Ibukota Kabupaten Mukomuko dan dapat mendirikan cabang dan atau Perusahaan di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko dan di daerah lain. BUMD mempunyai tujuan untuk menunjang kehidupan serta mengembangkan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai tujuan , BUMD melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang meliputi Bidang-bidang usaha yaitu :
a. Perdagangan Umum;
b. Usaha pertanian dalam arti luas terutama perkebunan, perikanan dan peternakan;
c. Usaha Pertambangan;
d. Usaha Pertanian;
e. Lain-lain kegiatan yang menguntungkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 35 Tahun 2016
PERBUP Kab. Demak No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kab. Demak Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kab. Demak
Mengubah :
PERBUP Kab. Demak No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kab. Demak
Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusda Aneka Wira Usaha Perusda Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusda Aneka Wirausaha perlu memaksimalkan peran dan fungsi Unit Perusda melalui peningkatan status badan hukum Unit Perusda menjadi Perseroan Terbatas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1 ditambah 4 angka, yaitu angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16, perubahan ketentuan Pasal 3, diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3, perubahan ketentuan Pasal 4, Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A, perubahan ketentuan pasal 5, Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah dan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 dihapus, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambah 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, Pasal 15G dan Pasal 15H, perubahan ketentuan Pasal 32,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 diubah.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 35 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Hospital Bylaws Rumah Sakit Umum Daerah Banten
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Banten sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan bermartabat pada seluruh lapisan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Baylaws)
UU Nomor 23 Tahun; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UUNomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1996; PM Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VII/2013; PM Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; PerdaProvinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 74 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Pola Tata Kelola; 3. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hos[ital By Laws); Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws); 5. Pengelolaan Keuangan; Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 6.Pengelolaam Sumber Daya Lain; 7. Pengelolaan LingkunganbDan Limbah; 8. Kerahasian Informasi Medis; 8. Kebijakan, Pedoman Dan Prosedur; 10. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja; 11. Ketentuan Lian-Lain; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Piutang Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, tata cara penghapusan piutang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Piutang pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penghapusan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daeah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nusa Kenari
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nusa Kenari, maka perlu
menetapkan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nusa Kenari
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 24 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; dan Perda Kab. Alor No. 5 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor untuk mengundangkan Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor dan Menugaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Alor untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 35 Tahun 2015
pengadaan barang/jasa-administrasi-BADAN LAYANAN UMUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/NO.35, LL KAB. KAYONG UTARA : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Peraturan ini memiliki 11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat