Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan psal 31 Perda Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan hukum dan Hak dari Organ dan Pegawai BUMD, perlu menetapkan Perbup tentang Mekanisme Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.40 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.54 Tahun 2017, Permendagri No.37 Tahun 2018, Perda No.2 Tahun 2012, Perda No.9 Tahun 2019, Perda No.2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DIVERSIFIKASI USAHA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pengembangan dan perluasan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menunjang kelangsungan bisnis Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun perlu disusun rencana diversifikasi usaha;
b. bahwa berdasarkan hasil kajian akademis tentang Pengembangan Usaha Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh pihak akademisi yang berkompeten harus memiliki landasan yuridis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun Tentang Diversifikasi Usaha Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan KeuanganPerusahaan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi tentang:
1. ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati tentang Diversifikasi Usaha PDAM Tirta Dharma Purabaya;
3. Diversfikasi Usaha;
4. Pembinaan dan Pengawasan;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk mclaksanakan
ketentuan
Pasal 3 ayat (3) Pera tu ran
Daerah Kota Dcnpasar Nomor 6 Tahun 2016 tcnlang Peru bah an At as
Pcraturan Daerah Kola Denpasar Nomor 5 Tah u n 2013 tcntarig
Penyertaan Modal Dacrah pada Perusahaan Daer ah /\ir Minum perlu
rncntapkan Pcr atu ran Walikota tentang Pencairan Surat Pcr in t ah
Pencairan Dana (SP2D) Penycrtaan Modal pada Pcr u sah aan Dacrah /\ir
Minum Kota Denpasar Air Minum Kola Dcnpasar Tah u n /\nggaran
2016;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Mentri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Rm.Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM.Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah diperlukan peraturan internal rumah sakit yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis (Corporate By Laws dan Medical Staff By Laws); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/PER/IV/2011; Peraturaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.
45 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah merupakan unit ekonomi yang dibutuhkan dalam memperkuat ekonomi daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan menggali sumber keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Dalam rangka meningkatkan daya saing, peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bintan dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pengelolaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principle of good corporate governance). Untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran BUMD, perlu adanya pengaturan mengenai system dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara terpadu dan terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik/ kekhasan masingmasing Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
52 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KELAYAKAN CALON DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, daya saing dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi dan kompetensi yang tinggi secara manajerial pada level Direksi, untuk memperoleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Uji Kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berkompeten dibidangnya dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan global dalam segala aspek perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4
Tahun 2007
Menetapkan Perwali untuk dapat memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan calon Direksi BUMD Kota Tanjungpinang dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat telah dibentuk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak; bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat konsumen air serta kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.7 Tahun 1998; Permendagri No.1 Tahun 1991; Perda Kab.Pontianak No.8 Tahun 2003; Perbup No. ... Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan dan Struktur Organisasi; Tugas dan Wewenang; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008.
Penjelasan sebanyak 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 38 Tahun 2022
PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2022/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pemberian Pinjaman; Pelaksanaan Pemberian Pinjaman; Pengamanan Risiko Pinjaman; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha milik Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes. Agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu adanya pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kompetisi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
