Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggalangan Kemitraan untuk Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Indonesia khususnya di Kabupaten Parigi Moutong;
Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor pelayanan kesehatan tetapi kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam kehidupan rumah tangga;
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga perlu melakukan penggalangan kemitraan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggalangan kemitraan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen Kesehatan No: 741/MENKES/PER/ VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 374/MENKES/SK/V/ 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1529/ MENKES/SK/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No: 2269/MENKES/PER/XI/2011; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, PHBS dalam rumah tangga, Penggalan kemitraan, Pembinaan PHBS, Sasaran dan Strategi Pembinaan PHBS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri
ABSTRAK:
a. bahwa kegiatan pertambangan dapat menyebabkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga pengelolaannya pertu dilakukan secara baik sesuai kaidah penambangan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
b. bahwa dalam rangka mencegah adanya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat kegiatan pertambangan di kabupaten kediri perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri tanggal 16 Agustus 2016 dan Nata Dinas Pih. Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi tanggal 16 September 2016 Nomor 545/1874/418.41/2016 perihal 1. Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri 2. Draft Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Tim Monitoring dan Pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Koordinasi WIUP di Wilayah Kabupaten Kediri tanggal 6 Oktober 2016 dan Berita Acara Hasil Rapa! tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 545/1989/418.41/2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri;
Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Satuan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 57);
Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Kediri (Serita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 50);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan. Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian lzin Sidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri;
3. Kegiatan Pertambangan;
4. Pengangkutan;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
ABSTRAK:
dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.20 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No.20 Tahun 2015.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai permohonan dan penertiban izin lingkungan, penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL, serta masa berlaku izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu strategi intervensi terhadap indikator utama yaitu faktor perilaku hidup bersih, sehat dan faktor kondisi lingkungan sanitasi, untuk memberikan landasan, arah, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat perlu pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
peraturan ini mengatur tentang strategi daerah sanitasi total berbasis masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan
ABSTRAK:
Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam hayati berupa satwa yang hidup baik di darat, di air maupun di udara perlu dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan. Dalam rangka pelestarian satwa khususnya burung dan ikan, maka perlu pengaturan pelestarian satwa burung dan ikan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015.
Maksud pelestarian burung dan ikan adalah untuk mengupayakan kelangsungan hidup burung dan ikan terhadap usaha dan atau kegiatan perburuan dan pemanfaatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
6 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Pasuruan No 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pasuruan No 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kab. Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengatur kewajiban pemilahan sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle di
Kabupaten Pasuruan sebagai upaya pengurangan dan penanganan sampah, salah satunya yang harus dilengkapi adalah kewajiban setiap orang, kewajiban Pemerintah Desa/Kelurahan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengatur Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dengan
Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penganganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi-Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009 - 2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan judul pada BAB III dan Bagian Kesatu diubah;
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C dan Pasal 3D;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Pencemaran Air
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2001; PP No.74 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01 Tahun 2010.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai inventarisasi dan identifikasi sumber pencernaan air, penetapan daya tampung beban pencemaran air, pengawasan kualitas air, pemulihan pencemaran air, pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran air.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
16 halaman, Lampiran 83 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Air Permukaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Air Permukaan maka perlu menetapkan Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Air Permukaan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban
Pencemaran Air Pada Sumber Air;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2010 Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Air Permukaan maka perlu menetapkan Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Air Permukaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lumajang Tahun 2012-2032;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Kewenangan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran;
3. Metode Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
