PERATURAN INTERNAL ( HOSPITAL BY LAWS) - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD Tahun 2020 No. 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Peraturan internal rumah sakit (Hospital By Laws) telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, namun dengan adanya ketentuan standar nasional akreditasi rumah sakit maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 29 Th 2004; UU No 25 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 36 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 65 Th 2005; PP No 74 Th 2012; Perpres No 77 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Permendagri No 79 Th 2018; Permenkes No 755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes No 2052/Menkes/PER/X/2011; Permenkes No 49 Th 2013; Permenkes No 56 Th 2014; Permenkes No 44 Th 2018; Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Perwal Tangerang No 3 Th 2013; Perwal Tangerang No 8 Th 2013; Perwal Tangerang No 10 Th 2014; Perwal Tangerang No 11 Th 2014; Perwal Tangerang No 12 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 14 Th 2014 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 103 Th 2018.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 59 Tahun 2020.
33 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2020
PEMBERIAN INSENTIF - GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA - SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggaran Oleh Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan dan motivasi untuk meningkatkan komptensi dan kinerja secara profesional.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 20 Th 2003; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 14 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; PP No 12 Th 2019; Perda Kota Tangsel No 7 Th 2014; Perda Kota Tangsel No 2 th 2020.
Sistem Pembayaran Cash Management System dalam Pengeluaran Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan
2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 57, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 350
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Pembayaran Cash Management System dalam Pengeluaran Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, Transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Kaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pembayaran Cash Management System dalam Pengeluaran Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 ‘Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; raturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
peraturan ini mencakup: Sistem Pembayaran, Pengelolaan Keuangan Daerah, Efisiensi dan Transparansi, Penerapan Teknologi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2020.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 56 Tahun 2020
PERWALI Kota Tangerang No. 89 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor4 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
PETUNJUK PELAKSANAAN - HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF - PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2020 No. 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Petunjuk pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020, namun terdapat perubahan mengenai tunjangan transportasi dewan maka Peraturan sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 18 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 133 Th 2017 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2018; Permendagri No 62 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2007 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 4 Th 2017; Perwal Tangerang No 20 Th 2019; Perwal Tangerang No 4 Th 2020.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 4 Th 2020 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 56 Tahun 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 56, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 349
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem online; bahwa perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Online Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Aturan ini bertujuan untuk mengelola pajak daerah secara lebih efektif dan efisien melalui sistem daring (online). Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Pengelolaan pajak daerah, Jenis pajak daerah, Prosedur penggunaan, Keamanan data dan informasi, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2020.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2020
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - INSPEKTORAT.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD Tahun 2020 No. 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/14240/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Banten Nomor : 078/593-Org/2020 Perihal : Rekomendasi Kelembagaan Inspektorat Kota Tangerang, perlu segera ditindaklanjuti.
UU No 2 Th 1993; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Tahun 2020 No. 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
Salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara Pemerintah Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; Permenpan RB No 37 Th 2012; Permenpan RB No 52 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 72 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Sumber Benturan Kepentingan; 3. Jenis Benturan Kepentingan; 4. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; 5. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; 6. Identifikasi Benturan Kepentingan; 7. Sanksi; 8. Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan; 9. Pengendalian Dan Pengawasan Benturan Kepentingan; 10. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Perda Kota Pekalongan No 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu disusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali Pekalongan tentang Sistem Kalsifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemko Pekalongan;
Pasal 18 ayat(^) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 28 Tahun 2012; Perka ANRI No 17 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengamanan arsip dinamis, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
22 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan bebasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal.
UU No 2 Th 1993; UU No 11 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 71 Th 2019; Permenpan RB No 6 Th 2011; Permenpan No 80 Th 2012; Permenkominfo No 4 Th 2016; Perka Arnas RI No 6 Th 2005; Perka Lembaga Sandi Negara No 7 Th 2017; Perka Sandi Negara No 10 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 22 Th 2019; Perwal Tangerang No 26 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 3. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE; 4. Tata Cara Permohonan, Penerbitan Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; 5. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; 6. Regristration Authority; 7. Kewajiban, larangan Dan Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; 8. Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Untuk Pengamanan Informasi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
