Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan SDM Pegawai Non ASN BLUD pada UPT Dinas kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang BLUD perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan SDM Non ASN BLUD pada UPT Dinas Kesehatan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 39 tahun 2004, PermenPAN No. PER/02/M.PAN/1/2007, Permenkes No. 75 tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Formasi
3. Persyaratan
4. Seleksi
5. Perjanjian Kerja
6. Disiplin Kerja
7. Cuti
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
11 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka keseragaman Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 5 Tahun2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 42 Tahun 2004, PP No 53 tahun 2010, permendagri No 60 Tahun 2007, Perda No 8 Tahun 2016, Pergub No 50 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 50, diubah sebagai berikut: ketentuan Pasal 1 diubah, ketentuan Pasal 4 diubah; ketentua Pasal 5 diubah; ketentuan Pasal 11 diubah; ketentuan Pasal 28 diubah; diantara ketentuan pasal 29 dan 30 disisipkan 2 Pasal; diantara ketentuan pasal 30 dan31 disipkan 1 (satu) pasal; diantara ketentuan Pasal 33 dan 34 didipkan 1 (satu) pasal; ketentuan dalam Lampiran II, huruf a, huruf b dan huruf c diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Pergub ini terdiri dari 16 hlm peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standaer Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan keseragaman penyusunan dan memberikan panduan dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP pada OPD di lingkungan Pemkab. Agam perlu adanya pedoman penyusunan SOP
UU No. 12 tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 tahun 2014, PP No. 18 tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 52 Tahun 2011, PermenPANRB No. 35 Tahun 2012, PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Agam No. 11 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan, Manfaat serta Ruang Lingkup
3. Prinsip SOP
4. Penyusunan SOP
5. Format SOP
6. Dokumen SOP
7. Pengesahan dan Penetapan
8. Monitoring, Evaluasi, Pengembangan dan Pengawasan
9. Pengkaji Ulang dan Penyempurnaan SOP
10. Pelaporan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten padang pariaman Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai
acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah untuk menyusun Road Map
Reformasi Birokrasi di internal instansi serta
menjalankan program Mikro;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 20222026;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten padang pariaman Tahun 2022-2026, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum
2. Road Map Reformasi Birokrasi
3. Pelaksanaan
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
6. Pembinaan Dan Pengawasan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen.
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas
dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat
serta memperhatikan kondisi geografis daerah,
perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai
perangkat daerah terdepan dalam memberikan
pelayanan publik; bahwa sebagai pedoman dalam mewujudkan
kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat
dan menjadi simpul bagi satuan kerja perangkat
daerah Kabupaten Sragen dalam memberikan
pelayanan administrasi kepada masyarakat maka
perlu membentuk pelayanan administrasi terpadu
kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten
Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup paten, pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan, pembiayaan dan penerimaan, pelaporan,pembinaan dan pengawasan, tim monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara serta guna melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal budaya masyarakat Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.42 Tahun 2004, PP No.77 Tahun 2007, PP No.53 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.18 Tahun 1971, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.6 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kanupaten Mempawah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
5 hal dan 3 hal lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
c. mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Desa;
d. pelaporan dan evaluasi;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 23 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanggamus sudah tidak sesuai
dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang- undangan, dan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.2 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No. 95 Tahun 2018,Permendagri No.1 Tahun 2023,PERDA No. 9 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TATA
NASKAH DINAS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Halaman 73
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
