Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 311 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 310 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 208 Tahun 2022
pedoman - penyelenggaraan - jaminan - kesehatan - bagi - peserta - pekerja - bukan - penerima - upah - dan - bukan - pekerja - di - kabupaten - bekasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 208, BD Tahun 2022 No.208
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Kab. Bekasi melalui Penerima Bantuan Iuran Kesehatan, berdasarkan Ketentuan Pasal 99 Perpres No. 82 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 109 Tahun 2013; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu RI No. 78/PMK.02/2020; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Peserta Dan Kepesertaan, Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja (PBPU Dan BP) Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pembiayaan, Perubahan Data Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Iuran Jaminan Kesehatan, Peran Serta Masyarakat, Iuran, Manfaat Jaminan Kesehatan, Penyelanggaraan Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Penyelenggaran Jaminan Kesehatan, Pelayanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan, Pengawasan Monitoring Dan Evaluasi, Dukungan Pemerintah Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
27 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 207 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 207, BD Tahun 2022 No.207
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kesehatan Gangguan Kejiwaan
ABSTRAK:
Bahwa derajat kesehatan kejiwaan merupakan investasi strategis pada sdm supaya semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya Dan upaya kesehatan kejiwaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan Dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kesehatan Kejiwaan maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 54 Tahun 2017; Permensos RI No. 9 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Kepmenkes No. 220/Menkes/SK/III/2002; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Upaya Kesehatan Jiwa, Pengorganisasian, Pembiayaan, Sumber Daya Manusia, Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesehatan Jiwa, Penyediaan Obat Alat Kesehatan Dan Alat Non Kesehatan, Pencatatan Dan Pelaporan, Pemberdayaan Keluarga Dan Masyarakat, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 205 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa penurunan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sdm sejak dini Dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 72 Tahun 2021 Dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegras.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Kepbup Bekasi No. 051 /Kep.262-BPPD/2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Strategi Sasaran Kegiatan Target Dan Indikator Kinerja, Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Konvergensi Dan Integrasi Program, Peran Lintas Sektor Dan Perangkat Daerah, Pendekatan Penurunan Stunting, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 200 Tahun 2022
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - bekasi - nomor - 7 - tahun - 2019 - tentang - penyelenggaraan - peternakan - dan - kesehatan - hewan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 200, BD Tahun 2022 No.200
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (2 dan 4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (6), Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 60 ayat (3) Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 57/Permentan/OT.140/10/2006; Permentan No. 64/Permentan/OT.140/9/2007; Permentan No. 75/Permentan/OT.140/12/2007; Permentan No. 13/Permentan/OT.140/1/2010; Permentan No. 35/Permentan/OT.140/7/2011; Permentan No. 42/Permentan/OT.140/3/2014; Permentan No. 101/Permentan/OT.140/7/2014; Permentan No. 61/Permentan/PK.320/12/2015; Permentan No. 13/Permentan/PK.240/5/2017; Permentan No. 22 Tahun 2017; Permentan No. 03 Tahun 2019; Permentan No. 05 Tahun 2019; Permentan No. 11 Tahun 2020; Permentan No. 14 Tahun 2020; Permentan No. 16 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 61 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Peta Potensi Peternakan, Kawasan Peternakan, Perlindungan Usaha, Pembibitan Ternak, Pemberantasan Penyakit Hewan, Perizinan, Sanksi, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
66 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 171 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Kotabaru yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan dilakukan pembangunan berkelanjutan, percepatan penurunan stunting; Bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevelensi stunting di Kabupaten Kotabaru guna peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, maka dipandang perlu mengatur Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kotabaru; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah berwenang melakukan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan sistematika : Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Komitnen Pencegahan dan Penurunan Stunting; Pendanaan, Koordinasi dan Sasaran Pencegahan Stunting; Kegiatan Pencegahan & Percepatan Penurunan Stunting; Strategi Pencegahan Stunting; Penajaman, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Manfaat; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pembinaan; Peran Serta Masyarakat dan Badan; Pementauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Lain - Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 143 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061/02138/ORG Tanggal 30 November 2022 Hal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan UPTD Puskesmas Kab. Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,ORGANISASI,TUGAS,DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANGGUNG PADA DINAS KESEHATAN TANAH LAUT ,DENGAN SISTEMATIKA,KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; PEMBIAYAAN;KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 137 Tahun 2022
Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata
Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit dan Pasal 27 ayat (1) huruf r Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan, setiap Rumah Sakit mempunyai
kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan
internal Rumah Sakit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws)
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng
Taroenadibrata Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Kelola Korporasi
Bab V Peraturan Internal Staf Medis
Bab VI Peraturan Internal Staf Keperawatan
Bab VII Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Lainnya
Bab VIII Pengelolaan Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus
Bab IX Manajemen Sumber Daya
Bab X Manajemen Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
Bab XI Manajemen Budaa Keselamatan Kerja
Bab XII Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Bab XIII Manajemen Kerjasama/Kontrak
Bab XIV Manajemen Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
Bab XV Manajemen Etik
Bab XVI Manajemen Budaya Keselamatan
Bab XVII Manajemen Penanganan Pengaduan
Bab XVIII Manajemen Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit dan Sumber Daya Lain
Bab XIX Standar Pelayanan Minimal
Bab XX Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XXI Informasi Medis
Bab XXII Tuntutan Hukum
Bab XXIII Pengisian Jabatan
Bab XXIV Pelaksanaan Peraturan Internal
Bab XXV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2015 dicabut.
126 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
