Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.977 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001

Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda No.26 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1996

Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No. 26 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2015

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2001

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar

Download :
PERDA-NOMOR-26-TAHUN-2001.PDF

Abstrak

retribusi-pasar

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2001/No.95 Seri B 19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang disahkan dengan Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 974.33-1305 tanggal 15 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kalmpaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahuin 2000 Nomor 30 Seri B Nomor 2 sudah tidak Sesuai ladi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu perlu diubah; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1975 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2001.
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.
3 Halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
permendag-no-26-tahun-2023.pdf

Abstrak

perdagangan

2023

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 26, BN.2023 (606)/36 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, dan kelancaran serta penyeragaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, pengesahan atau penetapan rancangan peraturam perundang-undangan, partisipasi masyarakat, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
36 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1978

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

Diubah dengan :

PP No. 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum

Mencabut :

PP No. 80 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma"

Download :
PP NO 26 TH 1978.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2018

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 39 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 97 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 26 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1976

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pergudangan

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Download :
PP NO 26 TH 1976.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008

Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Download :
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 26 Tahun 2002

PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

PEMAKAIAN - PENGUSAHAAN - PASAR

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2002/No. 26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penggunaan dan pemakaian pasar atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu diatur tata tertib pemakaian dan pengusahaan pasar dalam Kabupaten Batang Hari ; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian dan Pengusahaan Pasar.
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 22 Tahun 1999; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 66 Tahun 2001; Kepres Nomor 44 Tahun 1999; Perda Nomor 7 Tahun 1986.
Perda ini mengatur tentang PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR, meliputi Tempat dan Pemakaian Pasar; Ketentuan Tarif; Ketentuan Larangan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2002.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku.
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
11 hlmn; 1 pnjlsn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015.