Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian system kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; PENYEDERHANAAN BIROKRASI; MEKANISME KERJA; PROSES BISNIS; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu adanya pengaturan mengenai tata cara menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan dan tata cara pemberkasan serta pelaporan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No. 41 Tahun 2015; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tanggung Jawab; Jenis dan Batasan; Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2024
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH GILANG TUNGGAL MAKARTA KECAMATAN LAMBU KIBANG
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan
Lambu Kibang.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 50 Tahun 2008; UU NO. 6 Tahn 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO. 45 Tahun 2016.
Praturan PERBUP Ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh gilang tunggal makarta kecamatan lambung kibang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 26 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 664
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO 12 tAHUN 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; UU NO. 20 Tahun 2023; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kepemudaan clan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016; PEMENDAGRI NO.90 Tahun 2019; PERDA NO. 4 Tahun 2021; PERBUP NO 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keoemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi dan
meningkatkan kinerja pelayanan pada Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan
pengaturan Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan pada
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengaturan Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga dan didasarkan pada kejelasan mekanisme hubungan antar unit kerja/instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pelayanan di
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga. Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2024
PERBUP Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah, diperlukan kegiatan perjalanan
dinas jabatan dalam rangka pencapaian suatu output
kegiatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor
42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional sebagai
upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung
kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian sistem kerja; bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis dan lincah diperlukan
mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional serta Jabatan
Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi
Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah
untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
47 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo
Kabupaten Kendal berperan penting dalam pemenuhan hak
masyarakat atas pelayanan kesehatan demi tercapainya
tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan
produktifitas pegawai dalam memberikan pelayanan
kesehatan terbaik kepada masyarakat, perlu diciptakan iklim
kompetitif melalui penerapan remunerasi sebagai bentuk
apresiasi atas kinerja pegawai pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
dalam pemberian remunerasi pada pegawai Rumah Sakit
Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, perlu
mengatur remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.
Soewondo Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Komponen dan Pemberian Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Perda No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Perbub Paser tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Peremendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kab. Paser No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Paser No. 7 Tahun 2024
Peraturan ini membahas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
kinerja Pemerintahan Daerah, maka diperlukan
optimalisasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan
sosial yang dilaksanakan secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan
asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan yang bermanfaat untuk
masyarakat perlu melaksanakan pengelolaan
belanja hibah dan bantuan sosial;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69
Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial belum efektif dan efisien
dalam pelaksanaannya sehingga perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun
2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69
Tahun 2022;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2022 Nomor 69), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2022 Nomor 69)
Jumlah Halaman: 9 HLM,
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
