Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 565
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019, Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 59).
RKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, Disusun dalam bentuk sistematika sebagai berikut:
Bab I: Pendahuluan
Bab ll: Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Bab VI: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bab VII: Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Jumlah Halaman 6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2024
Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sarolangun
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2024 (27)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sarolangun.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1)
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sarolangun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
22
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD Tahun 2024 No. 795
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akmal;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kebijakan Akuntansi terdiri dari: a. Laporan Keuangan; b. Akuntansi Pendapatan; c. Akuntansi Behan dan Belanja; d. Akuntansi Transfer;
e. Akuntansi Pemhiayaan; f. Akuntansi Kas dan Setara Kas; g. Akuntansi Piutang; h. Akuntansi Persediaan; 1. Akuntansi lnvestasi;
J. Akuntansi Aset Tetap; k. Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan; 1. Akuntansi Properti Investasi; m. Akuntansi Dana Cadangan; n. Akuntansi Aset Lainnya; o. Akuntansi Kewajiban; dan/atau p. Akuntansi Koreksi Kesalahan. Sistem Akuntansi terdiri dari: a. Sistem Akuntansi Laporan Keuangan; b. Sistem Akuntansi Pendapatan; c. Sistem Akuntansi Behan dan Belanja; d. Sistem Akuntansi Transfer; e. Sistem Akuntansi Pembiayaan; f. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas; g. Sistem Akuntansi Piutang; h. Sistem Akuntansi Persediaan; i. Sistem Akuntansi Investasi; j. Sis tern Akuntansi Aset Tetap; k. Sistem Akuntansi Properti Investasi; 1. Sistem Akuntansi Dana Cadangan; m. Sistem Akuntansi Aset Lainnya; n. Sistem Akuntansi Kewajiban; dan/atau o. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
330 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan pasal 142 perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala/peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan;
b. Bahwa ditetapkan peraturan bupati tebo No 22 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab.Tebo Tahun 2025.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan rencana kerja sekretariat daerah Kab.Tebo Tahun anggaran 2024
UU No 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2005; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006; Peraturan menteri No 3 Tahun 2007; Peraturan menteri No 8 tahun 2008; Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan pemerintah No 26 Tahun 2008 telah diubah dengan peraturan pemerintah No 13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019; peraturan pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan No 21 Tahun 2021; Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan menteri dlaam negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No 18 tahun 2020; Pemerintahan daerah provinsi jambi No 11 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tebo No 1 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2007 telah diubah dengan peraturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2014; Peraturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2023;
Ketentuan Umum, Rencana Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD Kab. probolinggo Tahun 2024 Nomor 27 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82
Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Spesialis
Aparat Sipil Negara (ASN) pada Rumah Sakit Umum Daerah
Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo, maka pengaturan yang berkaitan dengan
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan
Profesi Kepada Dokter Spesialis Aparat Sipil Negara (ASN) Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten
Probolinggo perlu dicabut;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Aparat Sipil
Negara (ASN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten
Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
mencabut Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82 Tahun 2017
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2024
Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 - perubahan ketiga atas peraturan bupati natuna nomor 62 tahun 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2024/No.335
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melakukan ketentuan Lampiran pada
huruf D angka (1) huruf g angka (1) huruf (d) pada
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan
bahwa pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yaitu, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah dan
pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama
dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian
objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Untuk mengakomodir penganggaran belanja pada
Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati
Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 20
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.35 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 2023; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; Permendagri No.39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.28 Tahun 2021; Permendagri No.10 tahun 2023; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2023; Perbup Natuna No.62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Natuna No.20 Tahun 2024
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi serta sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah
b. bahwa berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar Iuas bangunan dan Iahan rumah negara dalam penetapan besaran tunjangan perurnahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2019, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian daerah sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2017 telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda Kab.Muaro Jambi No.1 Tahun 2017; Perbup Muaro Jambi No.49 Tahun 2019;
Hak keuangan dan administratif DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen,
besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan
yang berlaku untuk kendaraan dinas jabatan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas
jabatan; bahwa untuk menentukan besaran tunjangan
transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah
dilakukan penaksiran harga oleh lembaga penilai publik
Kantor Jasa Penilai Publik Salam & Rekan Semarang
dengan Nomor Laporan 00006/SR-SMG/TUTRANSPORTKBMN/XI/2023
tanggal 8 November 2023; bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen,
ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan
transportasi diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Transportasi, Besaran Tunjangan Transportasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2022 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 16
ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal
26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Naskah Kuno, Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, Pembentukan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 26 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Sleman No. 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan
kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Asn, Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Asn, Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Asn, Tim Pelaksana Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai Asn, Pengelolaan Administrasi Tpp Asn, Pembinaan, Pengendalian, Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sleman.
Jumlah Halaman: 22 hlm. Lampiran: 2 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
