Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.664 peraturan dalam 0,073 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 1998

Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Perda no 3 tahun 1998 ocr.pdf

Abstrak

pajak hiburan

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.1998/Seri.A No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan; Bahwa peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Maret 1953 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Ke Empat kali Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Maret 1953 tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak Pertunjukan dan Dalam Kabupaten Purbolinggo perlu disesuaikan; Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b perlu mengatur kembali Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang pajak hiburan yang meliputi ketentuan umum, nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak, masa pajak, saat pajak terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, kekeringan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluarsa, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 1998.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2014

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Toraja utara No. 12 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

Download :
Perbup Nomor 3 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAIY LOGAM DAN BATUAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya pembinaan sumber-sumber pendapatan daerah; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi al<tif masyarakat untuk pembangunan Daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan ealian batuan; c. bahwa untuk memungut pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan, maka p€rlu dibuatkan bukti Pembayaran Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor T6,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 320el; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2O07 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (l,embaraa Negaf? Republik Indonesia Tahun 2OO7 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2OOO tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987) ; 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3037); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan lcmbaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang:-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4,Tambahanle mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OOT Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun a MEMUTUSKAN: Menetaplcan : PERATURAN BUPATI TEI{TANG TATA CARI\ PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN I.OGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 2OlO Nomor 2a, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6);
Menetaplcan : PERATURAN BUPATI TEI{TANG TATA CARI\ PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN I.OGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 2OlO Nomor 2a, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (tembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6); Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Sekdakab. 6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tora.ia Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan dan Energi. 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungr.rtan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan gdian bukan logam dan bahan galian batuan. 9. Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan adalah semua bahan Galian yang bukan Bahan Galian Golongan A dan bukan Bahan Galian Golongan B. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. ll.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah. 12. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang jumbn kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat ketetapanPajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat S'[PD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan lngam dan Batuan dipungut Pajak atau kegiatan pengambilanmineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pqiak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b, Batu Ttllis c. Batu setengah permata d. BatuApung e. Batu Kapur f. c. h. i. j. k. l. m. n. o. P. q. r. s. t. u. v. w, x. v. z. aa, ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj ak. al. arn. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. Batu Permata Bentonit Dolomit Feldspar Garam Batu (Halite) Grafit Granit Gipsum KaIsit Kaolin I-usit Magnesit Mika Arsen Kriolit Brom Belerang Marmer Nitrat Obsidian Oker Pasir dan Kerikil Pasir Kuarsa Perlit Fosfat Tanah Serap (Frrllers) Tanah Diatomo Talk Tanah Liat Tawas (AIum) Tras Yarosit Tnolit IntaII Korundum Flouspar Yodium Klor Halit Yarosit Ball Clay 7*olit Rtiang Kuarsit Wolastonit Batu Kuarsa Toseki Granodiorit Gabro Basalt Tanah Urug Kalsedon I(ristal Kuarsa Krisopras Garnet Agat bj. bk. bl. bm. bn. bo, bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. c1. cm. cn. Topas Kerikil Galian Dari B Batu kali Pasir Urug Sirhr Urukan Tanah Setempat Onik Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Flourit Fire Clay Feldspar Pirofilit. Zirkon Tawas Batu Gamping Slate Andesit Peridotit Trakhit Opal Chert Jasper Kayu Terkesikan Giok Diorit Batu Gunung Quarry Besar Kerikil Sungai Kerikil Sungai Ayak t Pasir Pasang Bahan Timbunan Pilihan Tanah Merah (I^aterit) (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dimaksudf pada ayat (1) adalah : a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, pen€rnaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan togam dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan logam dan Batuan. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 4 (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan logam dan Batuan; (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (U dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai dasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan lagam dan Batuan; (3) Nilai Pengangkutan ditetapkan berdasarkan muatan jenis angkutan dengan harga pada mulut tambang; (4) Nilai dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (l) pada masing-masing jenis Mineral BUI<an Logam dan Batuan ditetapkan secaraperiodik oleh Bupati sesuai dengan rata-rata yang berlaku di lokasi setempat; (5) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Mineral Btrl(an logam dan Batuan. Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 1O% (sepuluh persen) dari standar Harga Bahan Galian Mineral Bukan logam dan Batuan yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Tora.ia Utara, (2) Besarnya tarif pajak pa.da mulut tambang ditetapkan sesuai dengan muatan jenis truk dengan nilai sebagai berikut : a) Truk yang bermuatan 2 m3 dengan nilai jual seharga Rp. IOO.OOO - loo/o - Rp. IO.OOO (sepuluh ribu rupiah); b) Truk yang bermuatan 3 m3 dengan nilai jual seharga Rp. 15O.OOO - LOo/o - Rp. 15.OOO ( lima belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Pajak yang temtang dipungut di wilayah daerah (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3. Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pasal 8 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan logam dan Batuan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Setiap pengendara y€rng mengangkut Mineral Bukan logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak di pos-pos yang telah ditentukan. Pasal lO (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (l) Bupa.ti menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD. (2)Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat wakttr paling lama 3O (tiga puluh) hari scjak SKPD diterima, dikenakan salksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal l1 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang, (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a) SKPDKB; b) SKPDKBT; c) SPKDN; d) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka walrtu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terut€ngnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pqiak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka walrtu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar IOO o/o (seratus persen) dari jurnlah kekurangan pajak tersebut; e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; f. Apabila kewajiban pajak membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ditagih dengan menerbitlen STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 7o (dua persen) sebulan; g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan; Pasal 12 (1) Pembayaran pajak bahan galial *1rr"., bukan logam dan batuan dilakukan di Ihs Daerah melalui Kantor Pertambangan dan Energi sesuai walrtu yang ditentukan dalam SKPD. (2) Rekanan membayar ke Kas Daerah dilakukan melalui SP2D yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tora-ia Utara selambatlambatnya I x24 jan. (3) Pembayaran p4iak sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 o/o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenalan bunga 2o/o (dua persen) dari juntah pajak yang belum atau kurang dibayar. Pasal 14 (1) Setiap peftbeyaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanegal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib paja} harus melunasi peiak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat. Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi ddam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggd pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajalcnya setelah lewat l0 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggd pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembay€rran angsuran dan penundaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 2O Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. Pasa] 16 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakru sebagaimana ditentukan dalam surat tegufan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2) Pejabat menerbitkaa surat palcsa segera setelah lewat 21 {dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 2l (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pembayaran pengurangan, keringanan dan p€mbebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat: a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Penrndangundangian Perpajakan Daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau p€ngurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggd diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus membcrikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. Pasal 23 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; BAB VI KEBERATAN DAN BANDING C. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diterima sudah memberikan keputusannya. (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menunda kewajiban mernbayar Pajak. Pasal 25 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimsksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2 o/o ldua persen) sebulan untuk paling larna 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 26 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. narna dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanrs memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB dengan harus diterbitkan dalam waktu paling lama f (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPUKPO. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 27 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhihhgkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VII KADALUARSA Pasal 28 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan-tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah. (2) IGdduarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat tegurar dan surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 31 PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 12
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sragen No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERDA Kab. Sragen No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
perda no 3 tahun 2019.pdf

Abstrak

retribusi perizinan tertentu-pendapatan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/ No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagi No 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga Perda Kab. Sragen No 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pelaksanaanya perlu dilakukan penyesuaian; - bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektifitas pengendalian atas pemberian layanan izin Mendirikan Bangunan, maka tariff retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Perda No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2003; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Daerah Tingkat II Sragen No. 7 Tahun 1987; Perda Kab. Sragen No. 2 Tahun 2009; Perda Kab. Sragen No. 11 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2015.
Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : 1. Penghapusan ketentuan pasal 2 huruf d dan penambahan ketentuan huruf f tentang jenis retribusi perizinan tertentu; 2. Disisipkan 1 (satu) BAB tentang retribusi IMTA; 3. Nama, objek dan subjek retribusi IMTA; 4. Cara menggukur tingkat penggunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Penghapusan ketentuan tentang retribusi izin gangguan bagian kedua dan pasal 6, pasal 7,dan pasal 8; 8. Perubahan ketentuan retribusi izin mendirikan bangunan; 9. Penghapusan ketentuan retribusi izin gangguan pasal 15, pasal 17 huruf b dan c angka 2 dan 3; 10. Perubahan ketentuan tentang pedoman dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan dan izin trayek;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
31 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2020

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Materi pokok : Nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besaran tarif retribusi, prinsip peninjauan tarif, wilayah pemungutan, penetuan pembayaran, tata cara pemungutan, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran dan penagihan retribusi, penetapan retribusi, masa retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan, kedaluwarsa penagihan, pemberian insentif pemungutan retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Jumlah halaman : 9 HLM; Penjelasan : 2 halaman; Lampiran : 1 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Gusti Hasan Aman

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Gusti Hasan Aman

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Gusti Hasan Aman

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman; bahwa terhadap pemberian jasa pelayanan kesehatan serta jasa lainnya pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, dapat dilakukan pungutan kepada masyarakat berupa retribusi; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus berdasarkan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Gusti Hasan Aman, Yang Berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; 3. Jenis Pelayanan Yang Dikenakan Retribusi; 4. Golongan Retribusi; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Saat Retribusi Terutang; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Penagihan; 12. Keberatan; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 14. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; 15. Kedaluwarsa Penagihan; 16. Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolaan Retribusi; 17. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 18. Insentif Pemungutan; 19. Kerja Sama; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.
46 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 3 Tahun 2013

Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA KOTA GUNUNGSITOLI NO. 3 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2004

Retribusi Pelayanan Persampahan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 03 Tahun 2004.PDF

Abstrak

retribusi - persampahan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2004/ NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Daerah melalui pengelolaan persampahan sebagui salah satu jenis penerimaan melalui sektor Retribusi dipandang perlu menetapkan Obyek dan Besamya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan. Untuk melaksanakan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2019

Fasilitas Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

FASILITAS-KEMUDAHAN-PAJAK DAERAH-DAN-RETRIBUSI DAERAH-DI-KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API-KABUPATEN BANYUASIN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, L.D.2019/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitas Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 51 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2015; Perpres No. 33 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 150 Tahun 2014; Keputusan Presiden No. 45 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan fasilitas kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi : bidang usaha; bentuk pemberian fasilitas kemudahan; fasilitas kemudahan pajak daerah dengan pengurangan dan keringanan pajak daerah; fasilitas kemudahan retribusi daerah dengan memberikan keringanan; tata cara pemberian fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengajuan permohonan; penghentian pemberian fasilitas kemudahan; pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan; pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan; serta ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020

Sewa Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

sewa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sewa Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk Tertibnya Penggunaan Pemanfaatan Barang Milik daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Terkait Sewa Tanah; b. bahwa Belum adanya Peraturan Bupatj Tentang Tata cara Sewa Tanah c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Sewa Tanah Dan Bangunan.
1. Undang-Undang 13 Tahun 2013 Tentang Pembentuk Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Telah di ubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 55330; 4. Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar NegaraRepub1ik Indinesia Nomor 52340; 5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susulan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Tujuan dan Asas Bab IV Wewenang, Tugas dan Fungsi Bab V Pelaksanaan Sewa Bab VI Penggunaan Hasil Sewa Bab VII Ketentuan Lain-lain Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2022

Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
03. PERBUP NO. 3 2022 TTG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PASAR.pdf

Abstrak

penyesuaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d asarkan ke t e ntuan P asal 81 Pe rat u r an D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 3 t e ntang R e tr i bu s i Ja sa U mum, tarif r e tribu s i ditin j a u kembali p al i ng l ama 3 ( tiga ) tahun sekal i d an d il a kukan dengan mempertimban gkan inde ks har g a dan pe r kemb angan per e k o nomian dan di t e ta pkan de n gan Pe rat u r an B upati ; b . bah w a de n gan mempe rha tikan i ndeks har g a d an pe rk embangan pe r e konomian saat i m , tarif retribu s i pela y anan p asar pe r l u dil akukan penye suaian ; c. b ah w a be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a h uruf · a d an h ur u f b, pe r l u me ne t ap kan Pe ratu r an B upati t e ntan g Pe n ye s uaian T arif Retribu s i Pel a y anan P asar
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U ndan g D asar N eg ara R epublik I n don e s i a T ahun 1 945 ; 2. U n dan g-U n dan g N omo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntang Pemben t ukan D a e rah -D a e rah Ti ngkat I I d i S ula we s i ( Le mbaran N eg ara R epublik I n don e s i a T ahun 1 959 N omo r 7 4 , T ambahan Le mb aran N egara Re pub li k I n done s i a N omo r 1 8 22 ) ; 3. U nd an g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntan g Pemerintahan D a e r ah ( Lembaran N egara Republik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara Re pub lik I ndo nes i a N omo r 5 587 ) seba gaimana t el ah di ubah bebe rapa kali t e r akhir den gan U ndang -U ndang N omo r 1 T ahun 2 022 t e ntan g H ubun gan Ke uangan antara P emerintah P usat d an Pe merin t ahan D a e rah ( Lemb aran N egara R epub lik I ndone s i a T ahu n 2 0 22 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I ndo n e s i a N omo r 6 757 ) ; 4. U n dang -U n dan g N omo r 1 T ahun 2 022 t e n t ang H ubungan K e uan gan antara Pemerintah Pu s at dan Peme ri n tahan D a e r ah ( Lembaran N egara R epub li k I ndo n e s i a T ahun 2 0 22 N omo r 4, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I ndones i a N omo r 6757 ) ; 5 . Pe rat u ran M e n t eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e ntan g Pe mbe ntukan P r oduk H ukum D a e r ah ( S erita N egara Republik I n do ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana t el ah diubah den gan Pe ratu r an M e n t eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 te ntan g Pe r ubahan atas Pe rat u ran M ent eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e n t ang Pembe n t u kan Prod uk H ukum D a e r ah ( Seri ta N ege ra Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 5 7 ) ; 6. Pe rat u r an D a e rah K ab upat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 3 t e ntan g Retrib us i Jasa U mum ( Le mbaran D a e rah K ab upat e n M una T ah un 2 0 1 3 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e r ah kabupat e n M una N omo r 6 ) ;
PENYESUAIAN TARIF RETRISUSI PELAYANAN PASAR

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2013.