Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Meewujudkan Tertibnya Penataan Pembangunan, Serta Untuk Menciptakan Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan Perlu Dilakukan Pembinaan Dan Penataan Pelaksanaan Pendirian Bangunan;
B. Bahwa Untuk Memberikan Stimulus Masyarakat Untuk Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal;
C. Bahwa Sebagaimana Tercantum Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Pasal 23 Ayat (1) Dan Ayat (2), Memungkinkan Untuk Dilakukan Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.14 Tahun 1987; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.14 Tahun 2002; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009;
Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2010
peraturan bupati - pembentukan organisasi dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD.2010/No.68
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan program
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 67 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan Dan Holtikultura Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 67 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2010/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, maka untuk ketertiban dan kelancarannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
4 Tahun 2010;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang pajak hotel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 67 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomgr 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas dan Tujuan
Bab III Pendirian dan Pengelolaan TPI
Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Lelang Ikan
Bab V Penyelenggara Pelelangan Ikan
Bab VI Administrasi Penyelenggara Pelelangan Ikan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 67 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011
ABSTRAK:
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 sebagaimma ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2011.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 25 Tahun 2000; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004; 7. UU Nomor 15 Tahun 2004; 8. UU Nomor 25 Tahun 2004; 9. UU Nomor 32 Tahun 2004; 10. UU Nomor 33 Tahun 2004; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 7 Tahun 2005; 13. PP Nomor 24 Tahun 2005; 14. PP Nomor 58 Tahun 2005; 15. PP Nomor 79 Tahun 2005; 16. PP Nomor 8 Tahun 2006; 17. PP Nomor 3 Tahun 2007; 18. PP Nomor 38 Tahun 2007; 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 1 Tahun 2006; 21. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008; 22. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 4 Tahun 2008; 23. Perbup SItubondo Nomor 37 Tahun 2010.
RKPD Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo dalam jangka waklu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2010.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 67 Tahun 2010
PERBUP Kab. Banyumas No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas
peraturan bupati - tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD.2010/No.67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyaluran Dana Pinjaman Bergulir
bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir
Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten
Banyumas; bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, serta kelancaran
pelaksanaan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir, maka
Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha
Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
32/KEP/M.KUKM/IV/2003; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
33/KEP/M.KUKM/IV/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun
2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
ABSTRAK:
bahwa agar dana bantuan operasional kesehatan (BOK) hagi Puskesmas dan jaringannya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk dukungan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu diberikan pedoman penggunaannya.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004; 3. UU Nomor 15 Tahun 2004; 4. UU Nomor 25 Tahun 2004; 5. UU Nomor 32 Tahun 2004; 6. UU Nomor 33 Tahun 2004; 7. UU Nomor 40 Tahun 2004; 8. UU Nomor 36 Tahun 2009; 9. PP Nomor 32 Tahun 1996; 10. PP Nomor 58 Tahun 2005; 11. PP Nomor 79 Tahun 2005; 12. PP Nomor 38 Tahun 2007; 13. Perpres Nomor 5 Tahun 2010; 14. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 15. Kemenkes IIK.03.01/160/1/2010; 16. Kemenkes 494/Menkes/SK/IV/2010; 17. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008.
BOK banya dapat digunakan untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, termasuk diantaranya meliputi:
1. Kesehatan anak dan keluarga berencana,
2. Imunisasi
3. Gizi
4. Pengendalian Penyakit
5. Kesehatan Lingkungan
6. Promosi Kesehatan
dengan jenis pelayanan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
