PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.292 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 41 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Mengubah sebagian
  1. KEPPRES No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan