Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan e-Government guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2004; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Maksud, Tujuan dan Sasaran; Tata Kelola TIK; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2010, Pasal 35 tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna,
dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifitas nilai
tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat,
perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui
pelayanan teknologi tepat guna;
Nomor 20 Tahun 2O1O, Pasal 35 tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna,
dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktifrtas nilai
tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat,
perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui
pelayanan teknologi tepat guna;
b. bahwa teknologi tepat guna merupakan teknologi yang
sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan oleh
masyarakat, memberikan nilai tambah berkelanjutan dari
aspek ekonomi dan lingkungan;
sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan oleh
masyarakat, memberikan nilai tambah berkelanjutan dari
aspek ekonomi dan lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pedoman
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi
Tepat Guna.
1.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2 tentang Sistem
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Negara
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahlun 2OO2 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
2.
Undarg-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
(Lembaran Negara
Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 61, Tambahan
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten toraja Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1Ol, Tambahan Lembaran Negara Republik
2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4874);
Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Republik
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 Pemerintah
Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah
Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih
Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan
penelitian dan Pengembangan oleh perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian dan pengembangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan
Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PRINSIP DAN SASARAN
BAB IV MEKANISME
BAB V PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
BAB VI LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
BAB VII PEMBINAAN
BAB VIII PELAPORAN
BAB IX PENDANAAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
NOMOR 14 TAHUN 2018
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2019
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas sektoral yang diwujudkan dalam Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
Peraturan Bupati ini menetapkan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018– 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
73 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat
perwujudan masyarakat Bulungan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya
dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) maka perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bulungan
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Perda Bulungan Nomor 3 Tahun 2011;Perda Bulungan Nomor 6 Tahun 2016
Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah;
SIDa Kabupaten Bulungan adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan misi pemerintah daerah menuju visi Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Yang Berbasis Industri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2019.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka meningkatkan efisien, efektif, transparansi,
persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi e-
Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
1.KETENTUAN UMUM; 2.ETIKA E-PROCUREMENT; 3.PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT; 4.TUGAS, FUNGSI DAN ORGAN LPSE; 5.TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT; 6.KETENTUAN PERALIHAN; 7.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2011.
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip dan Sasaran; Kegiatan Pemberdayaan; Kerjasama; Penghargaan; Pembinaan; Pelaporan; Pendanaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Website Resmi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan e-Government, maka diperlukan optimalisasi
pemanfaatan situs website sebagai domain media resmi
pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan
berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat. berdasarkan pertimbangan tersebut menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendayagunaan Website Resmi dilingkungan Pemerintah
Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor S
Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Pendayagunaan Website Resmi dilingkungan Pemerintah
Daerah, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Perencanaan; Pembuatan dan Pengembangan Website; Konten Website; Pengendalian; Organisasi Pengelola Website; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
7 halaman
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 14, BN 2015/ NO 702; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Panduan Dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
