Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2000

Menemukan 990 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Dewan Gula Nasional
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 85 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989
  2. KEPPRES No. 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984
  4. KEPPRES No. 34 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia
  5. KEPPRES No. 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia
Download file:
Keputusan_Presiden_no_109_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 108 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
Abstrak
Pendidikan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_108 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 107 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Download file:
Keputusan_Presiden_no_107 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_106 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 105 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian
Download file:
Keputusan_Presiden_no_105 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 104 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Download file:
Keputusan_Presiden_no_104_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 103 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Mengubah
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti
Download file:
Keputusan_Presiden_no_103 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 102 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Hakim
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
Download file:
Keputusan_Presiden_no_102_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 101 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
  2. KEPPRES No. 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_101_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 100 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Tunjangan Tenaga Kesehatan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
Mencabut
  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Menjadi Tenaga Kesehatan
Download file:
Keputusan_Presiden_no_100 TH 2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan