Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 41B Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelaksanaan, pembina teknis dan pembina keuangan, SPI, dewan pengawas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 65 Tahun 2018
Badan Layanan Umum-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD 2018/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 38
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola tata kelola
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan
menerapkan BLUD, ditetapkan dengan peraturan bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 101 pasal , 20 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata kelola BLUD, prosedur kerja, pengelompokkan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, standar pelayanan minimal, tarif layanan, struktur anggaran, perencanaan dan penganggaran badan layanan umum, pelaksanaan anggaran badan layanan umum, pengelolaan belanja badan layanan umum daerah, pengelolaan barang, kerjasama, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran, penyelesaian kerugian, pelaporan dan pertanggungjawaban, penyelesaian kerugian, pengelolaan sumber daya lain, pengelolaan lingkungan dan limbah UPT, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
mengatur mengenai pola tata kelola badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah laboratorium lingkungan pada dinas lingkungan hidup kabupaten bandung
40 hal
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
ABSTRAK:
Terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan.
Dasar hukum PMK ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 23 Tahun 2005; Perpres Nomor 57 Tahun 2020; PMK Nomor 129/PMK.05/2020; dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021.
PMK ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada pengguna layanan. Tarif layanan tersebut terdiri atas: 1) tarif layanan akademik; dan 2) tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/ atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.
PERBUP Kab. Kendal No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang serta tanggung jawab dari pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit dan staf medis, maka perlu disusun peraturan internal rumah sakit (Hospital by Laws) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soeowondo Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo (Hospital by Laws) Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo (Hospital by Laws) Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soeowondo Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata kelola RSUD dr. H Soewondo, dewan pengawas serta organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 dicabut.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
dan merupakan salah satu persyaratan Unit
Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menyusun dan melaksanakan pola tata kelola
Rumah Sakit; bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37
Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sudah tidak
sesuai dengan Dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan mengenai Badan Layanan
Umum Daerah sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana ,
Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan -Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016; PeraturanDaerahKabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pola Tata Kelola
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 dicabut.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 65 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 65 Tahun 2020
pola - tata kelola - badan layanan umum daerah - unit pelaksana teknis daerah - pusat kesehatan masyarakat
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang tata kelola BLUD UPTD Puskesmas yang memuat Kelembagaan yang memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang; Prosedur kerja yang memuat ketentuan hubungan dan
mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang; Pengelompokan fungsi yang memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk prosedur kerja yang memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi; Pengelompokan fungsi yang memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian; Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memuat kebijakan mengenal pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
Peraturan ini terdiri dari 180 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 8; Lampiran hal 9 s.d. 180)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
