Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 0,792 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Kebumen No. 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen Pada Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Salinan Perda No 4 Th 2015.pdf

Abstrak

BUMD - PENYERTAAN MODAL

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2007;
-

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD 2. Besar anggaran modal
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2012

Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
4 TAHUN 2012 (Pengelolaan ZAKAT).pdf

Abstrak

pengelolaan - zakat

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2012/162 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

Bahwa p[embayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim penerimaan zakat dari kaum muslim selama i ni perlu ditingkatkan pengelolaannya supaya penerimaan zakat dari kaum s]muslim itu berdaya guna maka perlu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Zakat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah PAsal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri RI No. 53 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Subjek Dan Objek Zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat, Jabgka Waktu Kepengurusan, Pengumpulan Zakat, Pendayagunaan Zakat, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Adminsitrasi, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2012.
15 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023

Penyelenggaraan Perpustakaan

Perpustakaan

Download :
82perda-4-tahun-2023-perpustakaan.pdf

Abstrak

penyelengaraan - perpustakaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2023/Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

Bvahwa peprustakaan merupakan urusan wajib dan faktor pendukung utama dalam meningkatatkan kecerdasan dan literasi masyarakat Perda wajib melaksanakan urusan pemerintrahan bidang peprustakaan un tuk memberikana aerah, landasan dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelemggraan Perpustakaan.
Dasar HUkum Peraturanh Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU nNo. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubnah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 13 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 55 Tahun 2021; Perda Jabar No. 12 Tahun 2021; Perdsa Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 20126 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2021.
Peraturasn Bupati Ini Mengatur Tentang Ketebntuan Umum, Perencanaqan, Pelaksanaan Penyelenggraan Perpustakaan, Penumbuhkermbangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pegiat Literasi, Hak Dan Kewajiban, Pembinaan Perustakaan, Kelembagaan Non Struktual, Kerja Sama Sinegritas Dan Kemitraan, Sistem Informasdi Perpustakaan, Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha, Pemberian Pengahargaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
23 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2011

Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kab Sleman No. 4 Tahun 2011 ttg Pajak Reklame.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba No. 4 Tahun 2013

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No-4-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4, TLD NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 180 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang• undangan yang lebih tinggi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah; 1 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - ---7, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang 12 Nomor Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia 4438); 3 9. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 968, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5025); 11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang• undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik � Indonesia Nomor 3527); 4 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalari I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3529); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen• komponennya; 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraari Bermotor; { 4 5 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Tentang Tipe Kendaraan Bermotor; 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba - ·-·(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).
ba Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR . ba ba ba san gan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bulukumba 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang• undangan yang berlaku. 8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 9. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. IO.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 11.Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang atau mobil bus. 12. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. 13.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik : oleh kendaraan bermotor. 8 ba ang g- an reta dari atau akan 14.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunaka untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditari clan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan bermoto penariknya. 15.Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan haJ secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untul melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. 16.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaiar kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atar komponen-komponen kendaraan bermotor, kerets gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalarr. rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 17. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat disebut UJ1 berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib bermotor. 18. Kendaraan bermotor dapat uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, badan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan. 19. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang diwajib dilakukan 'untuk kendaraan bermotor secara berkala. 20.Emisi adalah zat energy atau komponen lain yang dihasilkan suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkan kedalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsure pencemar. 21. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. 22.Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adala:h: berat maksimun kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurutnya rancangannya. 23.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 24.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentu badan usaha lainnya. 25. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan berm' otor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ya peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 26.Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu; 28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor. 11 29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah ayang selanjutnys disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kredit tretribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi. 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 12 34.Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah g serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai g Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta t si menemukan tersangkanya. u BAB II NAMA, OBJEK,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2 ih Dengan nama Retribusi Pengujian ya dipungut retribusi atas pelayanan bermotor. Kendaraan Bermotor pengujian kendaraan g jib 12 Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa: a. biaya pengujian; b. buku uji; c. tanda uji yang terdiri dari plat uji, kawat uji dan segel uji; d. tanda lulus uji emisi; e. tanda samping dan atau sticker serta pengecatan identitas lainnya; f. numpang uji masuk dan/ atau keluar; g. mutasi uji masuk dan/atau keluar; h. penggantian buku uji karena hilang dan rusak; 1. penggantian tanda uji karena hilang dan rusak; j. registrasi kendaraan uji berkala pertama; k. registrasi kendaraan numpang uji masuk dan/ atau keluar; 1. regristrasi kendaraan mutasi uji masuk dan pencabutan berkas mutasi keluar; m. penggantian tanda samping dan/ atau sticker· serta pengecatan identitas lainnya, karena hilang dan rusak. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/rnenikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pernungut atau pemotong retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 14 BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pengiijiafi kendaraan bermotor dihitung berdasarkan jenis kendaraan maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian. BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan clan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 15 BABVI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8 kawat ulir - Biaya uji 16 ' kawat ulir kawat ulir 18 3. Biaya wajib uji lengkap kendaraan milik Negara/pemerintah daerah Rp.20.000 Rp.20.000 4. Biaya penggantian buku uji yang rusak/hilang sebelum masanya Rp.10.000 Rp.10.000 5. Biaya penggantian plat uji yang rusak/hilang sebelum masanya Rp.5.000 Rp.5.000 6. Numpang uji a. Masuk dari luar daerah Rp.30.000 b. Keluar ke luar daerah Rp.30.000 7. Mutasi uji . -- a. Masuk dari luar daerah Rp.30.000 b. Keluar ke luar daerah Rp.30.000 BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bulukumba BAB Vlll TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; (3) Penerimaan retribusi menjadi pendapatan asli daerah dan disetor ke kas daerah. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal 12 ( 1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah atau yang tidak dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan menggunakan STRD (2) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan sura teguran (3) Tata cara penagihan retribusi diatur dalam Peraturai Bupati Pasal 13 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguj kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangks melaksanakan peraturan perundang-undangan perpaj akar daerah dan Retribusi. (2) Wajib retribusiyang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokurnen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. BAB IX MASA RETRIBUSI Pasal 14 (1) Untuk kendaraan bermotor wajib uji masa retribusi selama 6 bulan (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pernbayaran retribusi. 21 l (2) Untuk kendaraan bermotor wajib uji emisi rnasa retribusi selama 12 bulan (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi. Pasal 15 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X KEBERATAN Pasal 16 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat rnengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. l (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di lu_ar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. · (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 22 Pasal 17 (1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 18 (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 23 BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 20 (1) Permoli.onan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang- ', kurangnya menyebutkan: a. nama dan alamat wajib pembayar; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Buku Penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 24 Pasal 21 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; (2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Bupati Bulukumba dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XIII KEDALUWARSA il Pasal 23 i (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran, atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b .dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 27 BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 24 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan. (3) Pemberian insentif sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (1) Dalam buIan ditagih (2) Kend berkala a. b. ayat (1) 28 (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BAB XVI SANKS! ADMINISTRASI Pasal 26 ( 1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi _ . .administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan, ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Kendaraan bermotor yang habis masa uji dan tidak diuji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi (denda) berupa: a. biaya tambah sebesar 1 (satu) kali biaya pengujian; b. tambahan sebesar 2% (dua persen) biaya uji setiap 1 (satu) hari keterlambatan. (3) Kendaraan bermotor yang habis masa uji dengan sengaja mengubah dan atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji maupun pada tanda samping atau sticker serta pengecatan identitas lainnya dikenakan sanksi biaya tambah sebesar 5 (lima) kali biaya pengujian. (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. 29 BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, rnencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 'dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau l:Jadan sehubungan dengan tihdak pidana 4i bidang Retribusi daerah; 1. j. k. Umum 30 d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa" identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat i (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil ·penyidikannya 1 kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga} bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. .yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 32 Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
41

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga

Standar/Pedoman

Download :
2023pb3201004.pdf

Abstrak

STANDAR - OPERASIONAL - PROSEDUR - PENYUSUNAN - STANDAR - SATUAN - HARGA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 PP No. 12 Tahun 2019 Dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, kompetitif dan akuntabel serta guna tertib hukum dan tertib administrasi dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ketentuan Teknis Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2023.
11 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 4 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELIINTIKAN DAN PEMBERTIENTIAN KEPALIT DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk melaksananakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dipandang perlu membuat Peraturan Pelaksanaannya. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
L. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lB22); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L9T4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I9Z4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4g Tahun lggg tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor g Tahun L974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S9O); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +aA$; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Menglngat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a l; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 7 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahwn 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO9 Nomor 166); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pen5rusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor L73l; ll.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2Ol4 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggara 2015. (Lembaran Daerah tahun 2OI4 Nomor 231)
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR..... TAHUN 2OI5 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMtsERHENTIAN KEPALA DESA BAB. I I(ETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas otonomi dan Asas T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun L945; 4. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka memilih Kepala Desa definitif; 5. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa Berdasarkan persyaratan yang berlaku; 6. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti penyaringan; 7. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas Kemampnan, Kepemimpinan dan Nilai-nilai Kepribadian terhadap para bakal calon kepala desa; 8. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa; 9. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa; 1O. Kepala Desa adalah calon terpilih yang diangkat dan dilantik oleh Bupati atas usul BPD yang diketahui oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa dalam kurun waktu tertentu; 11. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepa1a Desa; BAB II MEKAITISME PEMBENTUI{AN PAITITIA PEMILIHAN Pasal 2 Badan Permusyawa;r:atan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Kepala Desa memberikan laporan keterangan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agarna, yang difasilitasi oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Camat setempat. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. BAB IU SUSITNAII, TUGAS WEWEIIANG DAII TANGGITNCn AIIIAB PAIIITIA PEMILIHAN Bagian Pertama Susunan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 3 Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas tiga tingkatan yaitu : Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat lL), selanjutnya disebut Paritia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya sebargrak 5 [ima) orang terdiri dari : 1 (satu) orzrng ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 2 (dua) orang Anggota yang diambil dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurLls Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai pencerminan keterwakilan dari Dusun yang ada di Desa tersebut. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitia Pengawas, terdiri dari : Camat sebagai Ketua, Danramil sebagai anggota, Kapolsek sebagai Anggota. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1), selanjutnya disebut Panitai Peneliti dan Penguji, terdiri dari : Penanggung'.Iawab : - Bupati - Wakil Bupati - Sekretaris Daerah : Asisten Pemerintahan dan Kesra s). 3). 41. Koordinator Ketua Sekretaris Anggota : Kepala Badan PemberdayaarL Masyarakat dan Pemerintahan Desa : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : - Kepala Inspektorat - Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan - Kepala Badan Kesbang dan Linmas - Kepala Bagran Pemerintahan - Kabag Hukum Bagian Kedua Trrgas, [Iewenang dan Tanggungiawab Panltia Penllihan Kepala Desa Pasal 4 Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21mempunyai fungsi, wewenang dan tanggungiawab : a. Melaksanakan pendaftaran wajib pilih dalam wilayah Desa tersebut. b. Meneliti dan memeriksa daftar wajib pilih yang disepakati dalam suatu rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Panitia Pengawas untuk untuk mendapatkan pengesahan. c. Melakukan penjaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan yang ditentukan. d. Menerima pendaftaran serta meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk diteruskan kepada panitia peneliti dan penguji melalui panitia pengawas. e. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak ikut dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji. f. Mengumumkan Calon Kepala Desa yaflg berhak dipilih serta daftar wajib pilih yang berhak memilih. g. Mengundang para calon kepala desa yang telah lulus seleksi untuk menyErmpaikan visi dan misi untuk jangka walrhr satu periode masa jabatan mengenai cita-cita yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pernberdayaal:_ masyarakat di desa tersebut. h. Menetapkan jadwal, tempat dan tata tertib serta mekanisme kampanye bagi calon kepala desa. i. Mengajukan dan menetapkan jadwal serta tempat pelaksanaan pemungutan suara (hari "H") kepada panitia pengawas, panitia peneliti dan penguji setelah berkoordinasi dengan BPD. j. Melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa. k. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan kepada Panitia Peneliti dan Penguji. Bagian Ketiga T'rrgas, Wewenang dan Tanggungiawab Panitla Pengawas Pasal 5 Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab : a. Memfasilitasi Pertemuan dalam rangka pembentukan panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengetahui daftar nama serta kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia peneliti dan penguji. c. Melakukan pengamana.n dan pengawasan secara intensif dan mengambil langkah-langkah serta bertanggungiawab terhadap pengamanan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa. d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sengaja membuat kecurangan atau hal-hal terjadinya ketidakstabilan sehingga dapat menghambat kelancarah dan kesuksesan jalannya pemilihan kepala desa. e. Memberikan. .saran dan pertimbangan yang diperlukan, baik kepada panitia pemilihan kepala dJsa *rrrprr, -kepada panitia peneliti dan penguji berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Bagian Keempat T,gas, fiIewenang dan Tanggungiawab panitia peneriti dan Peaguji Panitia peneliti_danj.rry:i,_:3f,#trlana dimaksud daram pasal 3 ayat (4) mempunyai Fungsi, Wewenang dan Tanggungiawab : a. Memfasilitasi Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan Panitia pemilihan kepala desa. b. Meneliti dan mengesahkan daftar wajib pilih yang disampaikan oleh panitia pemilifian kepala d.esa. ckepala Meneliti daftar nama dan kerengkapan persyaratan bakal calon desa yang disampaikan olEh p"riti" pemilihan kepara desa " ylgf ditetapkan mengikuti ujian p.;r;; - d. Melaksanakan uji.an pJnyaringan baik tlrhad.p i** caron kepara desa secara tertulis, *"rolrr"*" maupun praktek berpidato. e' pemilhan Menyampaikan. penetapan hasil. penyaringan kepada panitia kepala desa, bakat - catr-" -ii6ffi mengikuti desa yang berhak pemilihan calon kepala desa. f. Menyiapkan surat undangan serta surat-surat Suara yang menampilkan gambar/pas foto dalam bentuk berwarna semua figur calon kepala desa yang akan dipilih. g. IVlembantu panitia pemilihan kepala desa dan memberi penjelasan tekhnis mengenai tata cara pencoblosan suara serta mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai selesai perhitungan suara. h. Memberikal laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati setelah menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. i. Memfasilitasi serta bertanggungiawab dalam proses pemilihan kepala desa sampai dilantiknya kepala desa yang terpilih oleh Bupati. BAB TV IIAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7 Wajib pilih selanjutnya disebut pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yaitu : a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan bertempat tinggal di desa tersebut dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang. b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah. c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. d. Nyata-nyata. tidak terganggu jiwa dan ingatannya Pasal 8 (1). Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) di atas berhak didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih. (21. Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara terbuka oleh petugas pendaftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memakai tanda identitas sebagai petugas pendaftar pemilih. (3). Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan sudah mendapat undangan, diwajibkan hadir untuk memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Pasal 9 (1). Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan secara terbuka daftar pemilih yang telah disahkan oleh panitia pengqii dan peneliti 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. l2\. Dengan persetujuan para calon kepala desa dan BPD, panitia pemilihan kepala desa dapat membuka pendaftaran pemilih tambahan bilamana masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pilih selama 3 (tiga) hari sebelum daftar pemilih diumumkan. Pasd 10 Semua warga penduduk desa tersebut mempunyai hak atau berhak mencalonkan diri untuk ikut dipilih menjadi calon kepala desa sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. BAB V PERSYARATAN DAN ALAT PEMBTIKTIAIIIYYA Pasal 11 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa; c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat; e. Berumur paling rendah 25 tahun; f. tsersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. Nyata-nyata tidak terganggu j iwa/ ingatannya; i. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dari dokter pemerintah; j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Wajib menanam pohon minimal 1OO pohon di ruas jaran; l. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun; m. Penduduk desa setempat yaitu penduduk yang memiliki kartu tanda pendudr:k desa yang bersangkrrtan atam memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan; n. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala desa, perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa; o. Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa Jabatan. p. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati; q. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto; r. Khusus Bakal Calon Incumbent wajib membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati; Pasal L2 Alat pembuktian yaitu kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh para bakal calon kepala desa terdiri dari : a. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia; b. Foto Copy ljazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter penguji kesehatan yang ditunjuk pemerintah; e. Surat Keterangan bukan sebagai pengguna dan pemakai Narkoba I f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun. h. Foto copy kartu tanda penduduk yaog dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; i. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; j. $urat keterangan tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik peserta pemilu; k. Suar pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS; l. Surat keterangan pelunasan PBB dari kepala desa; m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan selama menjadi kepala desa; n. Rekomendasi atau surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS, TNI/POLRI o. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. p. Daftar riwayat hidup/peke{aan; q. Pas foto ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar; BAB \II PEIUARINGAN DAN PHTTYARINGAN BAKAL CAI,ON KEPALA DESA Pasal 13 (1) Penjaringan yaitu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumumkan kepada seluruh masyarakat di desa bersangkutan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang berlaku. \21 Penjaringan bakal calon kepala d.esa berlangsung selama 15 (lima belas) hari untuk menghasilkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa dan paling banyak 5 (lima) orang. (3) Apabila dalarn waku 15 (lima belas) hari belum mendapat bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, masa penjaringan diperpanjang sampai 15 (lima belas) hari lagi. Pasal L4 (1). Penyaringan yaitu seleksi yang dilakukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji terhadap kelengkapan administrasi maupun penilaian atas kemampuan, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian terhadap bakal calon kepala desa. {2l-. Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima setelah penutupan penjaringan. tersebut di belas) hari Pasal 15 (1) Untuk terjaminnya netralitas ujian/tes penyaringan terhadap para bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia peneliti dan penguji / Tingkat Kabupaten baik secara tertulis, lisan (wawancara) maupun kemampuzLn berpidato, guna mengetahui motivasi dan visi misi membangun desa selama 1 (satu) periode masa jabatan. {2) Materi ujian penyaringan yang diberikan secara tertulis bakal calon kepala desa meliputi : a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Materi pokok terdiri dari Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat; c. Materi penunjang terdiri dari Pengetahuan Umum dan Kepribadian; (3). Seseorang bakal calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus, apabila hasil ujian penyaringan dapat mencapai standar nilai 6,0 (enam koma nol). (4). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, panitia peneliti dan penguji harus menyampaikan hasil penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. BAB VII PENEIAPAIT CALON YAITG BERIIAK DIPILIH Pasal 16 (1). Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam berita acara penetapan hasil ujian penyaringan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia peneliti dan penguji. (2). Berita acara hasil penyaringan disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih selanjutnya diteruskan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk dilakukan pernilihan sesrrai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan. (3). Calon kepala desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) ora.ng dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (4). Calon kepala desa yang sudah ditetapkan, narnun apabila ada diantaranya yang mengundurkan diri atau karena meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penggantian, sepanjang jumlah calon yang ada masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemilihan kepala desa. BAB VIII KAMPANE CALON Pasal L7 (1). Para Calon kepala desa diperbolehkan melakukan kampanye pada masyarakat sepanjang mengenai rencana program kerja yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (2). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan tempat, waktu, sistem dan mekanisme pelaksanaan kampanye (3). Masa kampanye ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari (4). Para calon kepala desa tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 18 (1). Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum atau dengan cara selebaran oleh calon yang bersangkutan. (21. Dalam pelaksanaan kamp€rnye, calon kepala desa dilarang : a. Menghina calon lainnya; b. Materi kampanye tidak mengandung unsur SARA; c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/gedung sekolah dan atau fasilitas um'u.m pemerintah; d. Merusak atau menghilangkan atribut/instrumen kampanye calon lainnya; e. f. Mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum; Men[hasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan/pendukung calon lainnya; g. Me*u."ang tanda gambar (foto) atau identitas calon Kepala Desa dengan menggunakan paku pada pohon yang ada di sepanjang jalan; BAB tX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAIT SUARA Bagian Pertama Pemungutan Suara Pasal 19 (1). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana disebutkan dalam bab. III pasal 3 setelah mendapat kesepakatan dengan BPD yang dilakukan pada 1 (satu) tempat dalam wilayah desa yang bersangkutan. (2). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia menyediakan : a. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; b. Alat pencoblosan surat suara di dalam bilik; c. Kotak suara lengkap dengan kuncinya yang disesuaikan dengan kebutuhan; d. Surat suara yang memuat nomor, nama dan tanda gambar (foto) para calon kepala desa yang berhak dipilih yang pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh semua panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; e. Papan tulis yang memuat nama-narna calon kepala desa yang berhak dipilih, untuk selanjutnya digunakan untuk menulis/mencatat dalam perhitungan suara; Pasal 2O (1). Calon Kepala Desa wajib hadir bersama istri dalam acara pemungutan suara dengan berpakaian bebas rapi serta duduk pada kursi yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan. {2l. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, rrmrrm, bebas dan rahasia serta bersifat jujur dart adil. (3). Suara dinyatakan sah apabila menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia dan dinyatakan batal apabila menggunakan rokok atau mengambil gambar (foto) calon yang dipilihnya. Bagian Kedua Perhitungan Suara Pasal 21 (1) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang terdaftar. {21 Calon ts.lepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya Pasal 22 Pada saat perhitungan suara terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan hanya kepada calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemilihan pertama. BAB )( MIKANISME PENGADUAN DAN PEIYYELESAIAN MASALAII Pasal 23 Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan. Laporan dugaan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten, dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses penyelesaian. Apabila terbukti adanya kecurangal dan f atau memberi sesuatu berupa uang (money politik) dan benda dalam bentuk apapun untuk mendapatkan suara atau melanggar persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, maka pemilihan kepala desa dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang. Apabila calon kepala desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan, maka calon kepala desa terpilih dinyatakan gugur. BAB )(I PENEIAPNT DAT{ PENGESATIAN CALON TTRPILIH Baglan Pertama Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 24 (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa men5rusun urutan perolehan suara dari masing-masing calon dan membacakan berita acara pemilihan kepada masyarakat. \2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dengan seluruh calon kepala desa pada saat itu juga. (s) Pasal 25 (1) Ketua panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada BPD. (2) Panitia selanjutnya menyampaikan penetapan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. Pasal 26 Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan, pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari BPD. Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 27 (1). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2). Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan. (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah / Janj i. (4). Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2Ol4 adalah sebagai berikut: " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/bedanji bahwa saya akan memenuhi kewqjiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagr daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia' Pasal 28 Pengucapan Sump* I Janji sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4), Kepala Desa yang terpilih melaksanakan serah terima Jabatan dari pejabat yang lama (1). (2). BAB )(II PEMBERIIENTIAN KEPALA DESA Pasal 29 Kepala Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia; b. Permintaan Sendiri; c. Diberhentikan; Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan I atau f. Melanggar larangan sebagai kepala desa Pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia atau permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas danf ata,u kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian kepala desanya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Pemberhentian kepala desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, usul pemberhentian kepala desanya disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( ) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usul diterima. Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Kepala Desa. Paeal 3() Kepala Desa diberhentikan sententarq, oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD jika terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala Desa lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerlgian negara/daeratr dan rnasyarakat desa, melakr-kan perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar norrna-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis dan Kepala Desa dari jabatannya berhenti Instansi induknya. I pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa ! kasus-kasus pemerintahan desa tingkat Kabupaten. Pasal 31 Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan di cabut. Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggat diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2020

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2020-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Kepulauan Talaud No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2025

Download :
Perda No. 4 Tahun 2020.PDF

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2020-2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 8 Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2023

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2023bangli.pdf

Abstrak

PEMBERIAN-TUNJANGAN-HARI-RAYA-DAN-GAJI-KETIGA-BELAS-YANG-BERSUMBER-DARI-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 4.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
Ketentuan Umum,Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,Pembayaran, Pendanaan,Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT