Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 0,794 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bogor No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah Secara Penuh

Download :
2015pb3201004.pdf

Abstrak

pedoman - kerjasama - untuk - peningkatan - pelayanan - kesehatan - pada - rumah - sakit - umum - daerah - leuwiliang - kelas - c - sebagai - penyelenggara - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - secara - penuh

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa dalam meningkatkan kinerja kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Permendagri No. 61 Tahun 2007 maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Kerjasama Untuk peningkatkan Pelayanan Kesahatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daeah Secara Penuh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Perendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/02/M.PAN/1/2007; Permen Kes No. 56 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kerjasama, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
9 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Depok No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Download :
2018pw3224004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 4 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 - 2022

Download :
PERDA Nomor 4 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-RPJMD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2021 (4), TLD (4): 8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat diubah apabila berdasarklan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU NO. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2006;; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Puncak Jaya No. 2 Tahun 2018; Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020.
Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 - 2022, yaitu: 1. Ketentuan Pasal 5 pada Lampiran RPJMD; 2. Pasal 6 ditambahan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan 3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 7A.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
8 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2011

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Batang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
ph000645-peraturan-daerah-no-4-tahun-2011.pdf

Abstrak

KEUANGAN DAN BARANG DAERAH - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Batang

ABSTRAK:

bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbua tan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara atau p ejabat lain, harus diselesaikan dan/atau ditagih agar kerugian daerah dapat di kembalikan; bahwa penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan, sedangkan kerug ian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan bendahara atau p ejabat lain diselesaikan melalui tuntut an ganti rugi; bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah , tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, informasi, pelaporan dan pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, daluwarsa, penghapusan, pembebasan, penyetoran, tim penyelesaian kerugian daerah, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011.
25 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2020

Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bekasi No. 72 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah

Abstrak

KEWENANGAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - SEKRETARIAT - DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD 2020/4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
100 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2023

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Asuransi Ketenagakerjaan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
PERDA_2023_4.pdf

Abstrak

Asuransi - Ketenagakerjaan - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 34; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa setiap pekerja memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan dalam rangka menjamin pelindungan dan kesejahteraan sosial terhadap pekerja perlu optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya perlu ditetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
PERDA ini mengatur mengenai program dan kepesertaan; program bantuan iuran kepesertaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; evaluasi dan pelaporan; program kerja; sanksi administratif dan ketentuan pidana; dan pendanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam permohonan pengurusan atau pelayanan perpanjangan izin; peraturan mengenai penyelenggaraan Program Bantuan Iuran Kepesertaan
22 hal.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2006

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

Protokoler

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Brebes No. 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

Download :
1677240450_280dd9bd18840c57cc82.pdf

Abstrak

PROTOKOLER DAN KEUANGAN - kedudukan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 1 Tahun 2005 perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu metepakna Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 21, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, penyisipan ayat (2a).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 diubah.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2017

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017

Kebijakan Pemerintah

Download :
1677174561_9477b8ed3e91e7464055.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN PENGAWASAN - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes secara efektif, efesien dan terpadu, perlu disusun Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes 102 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017, Tujuan dan uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download :
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4.pdf

Abstrak

apbd

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2023/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Per UU ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 / PMK .07 / 2021 tentang Penggunaan , Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas ( PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas ( PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258); 33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.969.358.252.300,- ( Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah ) yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perancaflg Peraturan Per UU Kabag H Asisten 1 Sekretaus Daerah % - 6 - Pasal 9 ( 1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.660.945.954.965,- ( Enam Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) yang terdiri atas: a . belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d . belanja subsidi; e. belanja hibah ; dan f. belanja bantuan sosial. ( 2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 341.330.254.900,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 247.810 .907.762 ,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). (4 ) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O ,- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. O,- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp.68.829 . 770.428,- ( Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.975. 021.875, - ( Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). 2.Ketentuan Pasal 10 ayat ( 2) , dan ayat (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a yang terdiri atas: a. belanja gaji dan tunjangan ASN; b. belanja tambahan penghasilan ASN ; c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; d . belanja gaji dan tunjangan DPRD; e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH ; dan f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH . ( 2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.193.727.834.435,- ( Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar PerancanA Peraturan Per UU 11 Kabag Hujmm Asisten 1 Sekretaris Daerah N Q>- =nk, - 7 - Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) . (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.98.140.089.708,- ( Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah). ( 4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c , direncanakan sebesar Rp.30.481.044.964 ,- ( Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ( 5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d , direncanakan sebesar Rp. l 1.475.061.567,- ( Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- ( Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). ( 7 ) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf f , direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,- ( Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.6.686 .675.000,- ( Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 3.Ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) , ayat ( 2 ) , ayat (3), ayat ( 4) , ayat (5) dan ayat (6 ) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ( 1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf b yang terdiri atas: a. belanja barang; b. belanja jasa; c. belanja pemeliharaan; d. belanja peijalanan dinas; e. belanja uang dan / atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat; f . Belanja barang dan jasa BOS; dan g. Belanja barang dan jasa BLUD. (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a , direncanakan sebesar Rp.51.768.630.879,- (Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.100.898.457.099 ,- ( Seratus Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Perancang F Per UU l :raturan Kabag Htritum Asisten 1 Sekretaris Daerah \ b f / i - — 1 - 8 - Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c , direncanakan sebesar Rp. 22.427.539.921,- ( Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Ttijuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf d , direncanakan sebesar Rp.47.636.133.116 ,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah). (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf e , direncanakan sebesar Rp.3.722.532.200,- (Tiga Milyar Tiijuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah). ( 7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.9.325. 213.784,- ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf g, direncanakan sebesar Rp .12.032.400.763,- ( Dua Belas Milyar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). 4.Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) , ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 ( 1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 176.874.480.898,- ( Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas: a . belanja modal tanah ; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal bangunan dan gedung; d . belanja modal jalan , jaringan , dan irigasi; e . belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset tidak berwujud . ( 2 ) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a , direncanakan sebesar Rp.785.120 .000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.784.600.477,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). ( 4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.46.657.832.745,- (Empat Puluh Enam Milyar Enam Perancanrf Per UU | Peraturan Kabag H*rt?uhi Asisten 1 Sekretaris Daerah A 3 GU fl - 9 - Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). (5) Belanja modal jalan , jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf d , direncanakan sebesar Rp.93.436.648.364 , - ( Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.210.279.312 ,- (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2014

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Buton No.04 Tahun 2014.pdf

Abstrak

tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2014 /No. 44, LL 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya pemberian izin yang cepat efektif dan efisien; b. bahwa dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyerahan Pengelolaan Pelayanan Beberapa Jenis Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton; Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Unit-Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dicabut: Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyerahan Pengelolaan Pelayanan Beberapa Jenis Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton
-
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.