Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya
Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan
Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di
Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 61
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016
peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. meliputi: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi ; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatanstruktur organisasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 Nomor 12), dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Identitas Rumah Sakit, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Nilai Dasar, Motto dan Logo Rumah Sakit, Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemilik, Dewan Pengawas, Kelembagaan, Peraturan Internal Staf Medis, Kerahasiaan dan Informasi Medis, Kepemimpinan Rumah Sakit untuk Budaya Keselamatan, Hubungan Kepemimpinan dalam Tata Kelola Rumah Sakit, Kerja Sama, Kepemimpinan Rumah Sakit terkait Keputusan Mengenai Sumber Daya, Kelompok Kerja Peningkatan Mutu, Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan, Akses dan Kesinambungan Pelayanan, Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga, Pengkajian Pasien, Pelayanan dan Asuhan Pasien, Pelayanan Anestesi dan Bedah, Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat, Komunikasi dan Edukasi, Sasaran Keselamatan Pasien, Program Nasional dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2019 dicabut.
151 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 60 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bogor No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah
OPTIMALISASI - KEPESERTAAN - PROGRAM - JAMINAN - KESEHATAN - NASIONAL - DAN - PEMBERIAN - BANTUAN - PEMBIAYAAN - PELAYANAN - KESEHATAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 60
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah yang diintegrasikan dalam sistem yang diatur melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2018, dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bogor, maka peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 71 Tahun 2021; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018; Permensos No. 15 Tahun 2018; Permenkes No. 16 Tahun 2019; Permensos No. 21 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 78/PMK.02/2020; Permenkes No. 26 Tahun 2021; Permenkes No. 3 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 124 Tahun 2021; Perbup No. 9 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 18 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan yang meliputi Ketentuan Umum, Pendaftaran Pekerja Bukan Peneriman Upah dan Bukan Pekerjaan yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah, Pemuktahiran Data dan Rekonsiliasi Data Kepesertaan Pekerjaan Bukan Penerimaan Upah dan Bukan Pekerjaan yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah, Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerjaan Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah, Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Peneriman Upah dan Bukan Pekerja Mandiri, Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Klaim Atas Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Dukungan Kelembagaan, Pengembangan Sistem, Dokumen Adiministrasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 71 Tahun 2021; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023.
32 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 58 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 130 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 130 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan visi dan misi
pada Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu dianggap perlu menetapkan
kembali peraturan internal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Massenrempulu.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
119); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856)); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011
tentang
Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 196 tahun
2021 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana
Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah massenrempulu Kabupaten
Enrekang Tahun 2021 - 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 196);
BAB I : KETENTUAN UMUM
PASAL 4 : Visi rumah sakit "Menjadi Rumah Sakit Yang
Bermutu dan Terpercaya Dalam Pelayanan
Kesehatan"
PASAL 5 : a. memberikan pelayanan kesehatan yang
paripurna dalam pelayanan kesehatan, dan
b. meningkatnya kualitas dan profesionalisme
Sumber Daya Manusia
PASAL 6 : Motto "Kesembuhan dan kepuasan anda adalah
kebahagiaan kami".
PASAL 6A : Falsafah rumah sakit adalah "Hidup Sehat, Terawat,
Penuh Manfaat"
BAB VI : PENGELOLAAN
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD.2023/NO.56, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan Percepatan Penurunan Stunting serta stunting masih banyak terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, diperlukan kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No 72 Thun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pecepatan Penurunan Stunting dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksana; Strategi Pendekatan; Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah; Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat dalam Penurunan Stunting; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 56; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_56_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sehingga pemerintah kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilyahnya;
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
bahwa untuk mengatur hubungan, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medik fungsional, perlu disusun peraturan internal (hospital by laws) rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penganggaran rumah sakit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 8 Tahun 2006;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 2 Tahun 2018;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 77 Tahun 2015;
Permenkes RI No 1045/Menkes/Per/XI/2006;
Permendagri No 6 Tahun 2007;
Permendagri No 79 Tahun 2007;
Permenkes No 9 Tahun 2014;
Permenkes No 56 Tahun 2014;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Kepres No 40 Tahun 2001;
Kep. Menkes No 228/Menkes/SK/Per/III/2002;
Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002;
Kepmenkes No 631/Menkes/SK/IV/2005;
Perbup Sumenep No 5 Tahun 2022.
Pola Tata Kelola merupakan peraturan Internal Rumah Sakit, yang didalamnya memuat;
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. Pengelompokan fungsi fungsi logis;
d. pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Majenang
ABSTRAK:
bahwa logo berperan sebagai identitas pemersatu tekad,
semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa untuk meningkatkan
kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
bahwa dalam rangka menunjang pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Majenang yang optimal dan mempersatukan
semangat budaya kerja sesuai pelaksanaan reformasi
birokrasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Majenang, maka perlu adanya pengaturan logo Rumah Sakit
Umum Daerah Majenang; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
dalam pengaturan logo Rumah Sakit Umum Daerah
Majenang, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Logo Rumah Sakit Umum
Daerah Majenang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Fungsi, Logo RSUD Majenang, Penggunaan dan Penempatan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
