Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 ;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 4 HLM, Lampiran: 323 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Laonti Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentan.g Kesehatan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Staldar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaar Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 679); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III POLA TATA KELOLA BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
195
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2021–2026 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263
ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematika dan Materi Muatan RKPD, Penetapan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, Pengendalian dan Evaluasi RKPD, Perubahan RKPD dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Peningkatan Mutu Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan bersinergi dengan program Pendidikan Nasional serta percepatan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan percepatan program penggerak di daerah;
bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungal kebijakan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Program Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan Kompetensi Kualifikasi Akademik, Peningkatan Kompetensi Pemberdayaan dan Pembinaan komunitas Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Tujuan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. Sasaran peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c. Tata cara penyelenggaraan; dan
d. Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa ReMame
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Poso Nomor 8 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Jenis reklame dan nilai strategis pemasangan reklame;
b. Tarif pajak reklame dan nilai sewa reklame;
c. Reklame yang berdampak bagi kesehatan masyarakat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Poso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Nilai Sewa Reklame, Klasifikasi Jenis Reklame dan Penctapan Kawasan Strategis
5 Halaman; Lampiran 2 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa di Kabupaten Semarang, serta dalam
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, telah
ditetapkan beberapa Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan,
terutama setelah dilakukan monitoring dan evaluasi
pemberian bantuan keuangan pada Pemerintah Desa,
beberapa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran dan Kriteria Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan, Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 18 Tahun 2013, Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2018, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 75 Tahun 2022 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2024
Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka penetapan nilai dan kelas jabatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayaagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor ; B/807/M.SM.02.00/2023 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2017; PP NO 49 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 12 Tahun 2008; PERMENPAN&RB NO 34 Tahun 2011; PERMENPAN&RB NO 39 Tahun 2013; PERMENPAN&RB NO 1 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun
2021; PERDA NO 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024.
Lampiran File: 119 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non-perizinan di Bidang Penanaman modal
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non-perizinan di Bidang Penanaman
modal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non-perizinan di Bidang Penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non-perizinan di Bidang Penanaman modal, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan seabgaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan NPerizinan Non BerusahaKepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 17 Tahun 2023; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 22 Tahun 2021; PP Nomor 42 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perpres Nomor 82 Tahun 2020 imana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020; Permendagri Nomor 25 Tahun 2020; Perda Nomor 3 Tahun 2010; Perda Nomor 2 Tahun 2012; Perda Nomor 6 Tahun 2023
Dalam perbup ini diatur mengenai Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan NPerizinan Non BerusahaKepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan tertib administrasi pelayanan perizinan. Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi: (a) pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha, (b) penyelenggaraan PTSP, dan (c) pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non-perizinan di Bidang Penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non-perizinan di Bidang Penanaman modal
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan
Penerimaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum
Derah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa kesehatan merupakan salah satu pelayanan wajib
dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah
untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan;
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat diperlukan penyelenggaraan kinerja keuangan
dan kinerja pelayanan melalui praktik bisnis yang sehat
dan transparan, sebagai pedoman dalam pemanfaatan
dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang
Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan pada Badan
Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2023;
Materi Pokok: Pemanfaatan
Penerimaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum
Derah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bantul No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak
setiap warga negara, sehingga pemerintah daerah harus
menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi
masyarakat di Daerah;
bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati memerlukan sumber daya manusia yang profesional,
berkualitas, dan berkomitmen dan perlu diberikan remunerasi
yang layak dan berkeadilan;
bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem
Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi, sehingga
perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Materi Pokok: Remunerasi; Pendanaan; Insentif Bagi Pelaksana Tugas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
Mencabut a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 62):
b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 152);
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 27);
Jumlah Halaman: 9 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
