Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal
10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Kawasan Tanpa Asap Rokok perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan
Tanpa Asap Rokok
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun
2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. persyaratan Tempat Khusus Merokok;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan KTAR;
c. tata cara pembentukan dan tugas Satgas Penegak KTAR
dan kelompok kerja KTAR; dan
d. tata cara pemberian sanksi admistratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2017/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi Bagi Keluarga yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah:
a. bahwa dalam rangka mendukung program universal akses air
minum dan sanitasi khususnya akses menyeluruh jamban
sehat atau Open Defication Free (ODF), maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan bantuan sosial
jambanisasi bagi keluarga yang masih Buang air besar
sembarangan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berjalan lancar, efektif
dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun
pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi Bagi Keluarga
Yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten
Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
218); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial jambanisasi, bertujuan untuk percepatan menuju Kabupaten Sukoharjo ODF atau bebas buang air besar sembarangan, sebagai wujud kepedulian kepada
keluarga yang belum memiliki jamban dan meringankan
beban keluarga penduduk Kabupaten Sukoharjo yang masih
BABS serta untuk memutus mata rantai penularan penyakit
berbasis lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
a. bahwa meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan;
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
;2.UU No.11 Tahun 1974 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.28 Tahun 2002 ;5.UU No.32 Tahun 2009 ;6.UU No.36 Tahun 2009 ;7.UU No.1 Tahun 2011 ;8.UU No. 23 Tahun 2014 ;9.PP No.82 Tahun 2001 ;10.PP No. 66 Tahun 2014 ;11.PP No.185 Tahun 2014 ;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ;13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016
;14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 ;15.Perda Kab Tanggerang No.15 Tahun 2004 ;16.Perda Kab Tanggerang No.01 Tahun 2008;17.Perda Kab Tanggerang No. 01 Tahun 2008
;18.Perda Kab Tanggerang No.02 Tahun 2010 ;19.Perda Kab Tanggerang No.06 Tahun 2012;20.Perda Kab Tanggerang No. 15 Tahun 2014 ;21.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;22.Perbup No. 102 Tahun 2016 ;23.Perbup No. 115 Tahun 2016
;24.Perbup No.138 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.sistem pengelolaan air limbah domestik;3.penyelenggaraan SPALD;4.kelembagaan;5.retribusi;6.pembinaan dan pengawasan, pembiayaan
;7.sosialisasi , advokasi , kampanye , edukasi dan promosi;8.hak, kewajiban , dan peran serta masyarakat;9.kerjasama dan kemitraan;10.perizinan;11.ketentuan peralihan;12.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 75 Tahun 2017
TEMPAT BERMAIN ANAK DI DESA PINGGIRAN - KEBIJAKAN PENYEDIAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa Pinggiran
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial,
sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya,
khususnya di desa pinggiran yang belum terintegrasi
secara merata dalam penyediaan sarana dan prasarana
tempat bermain anak; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat
dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak
yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi
pengembangan diri ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa
Pinggiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan, tanggung jawab pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua dan keluarga, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2017
Pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 540 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 17 dan Pasal 19 Perda Kabupaten Kaur Nomor -4 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 25 Tahun 2007
4. UU No. 40 Tahun 2007
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 47 Tahun 2012
7. Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007
8. Perda No. 04 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini bertujuab untuk:
1. mewujudkan harmonisasi dan sinergi antar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Kaur;
2. mewujudkan bentuk dan tata cara mekanisme kerja tim TJSL/CSR Daerah serta pemberian penghargaan bagi perusahaan
3. mewujudkan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara keseluruhan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pembuangan Air Limbah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan menjaga kualitas air yang akan dibuang oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang izin Pembuangan Air Limbah.
UU No.7 Drt Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1960, UU No.11 Tahun 1967, UU No.5 Tahun 1990, UU No.41 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No. 27 tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.3 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permen No. 19 Tahun 1999, Permen No. 82 Tahun 2001, Permen No. 42 Tahun 2008, Permen No.43 Tahun 2008, Permen No.27 Tahun 2012, Permen LH No.01 Tahun 2010, Permen LH NO 15 Tahun 2011, Permen LH No.16 Tahun 2012, Permen LH No. 5 Tahun 2014, Permen LHK Nomor P.102/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2016, Kepmen LH No.07 Tahun 2001, Kepmen LH No.58 Tahun 2002, Kepmen LH No.37 Tahun 2003, Kepmen LH No.111 Tahun 2003, Perda Kab Tapanuli Tengah No.8 Tahun 2013, Perda Kab Tapanuli Tengah No.6 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2016, Perda Kab Tapanuli Tengah No.23 Tahun 2016, Perbup Tapanuli Tengah No.19 tahun 2016, Perbup Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2017, Perbup Tapanuli Tengah No.38 Tahun 2017, Perbup Tapanuli Tengah No.67 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.
12 HLM, LAMPIRAN: 5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
