Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan
Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Pera tu ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negerl 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 54 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang no 3 Tahun 2008; Perda Kota Magelang no 4 Tahun 2008; Perda Kota Magelang no 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang no 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata naskah dinas, naskah dinas, kewenangan penggunaan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian, yang melaksanakan tugas dan penjabat, paraf, penulisan nama, penandatanganan, dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, penomoran naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul, naskah dinas, papan nama, perubahan dan pencabutan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2010.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2006 dicabut.
78 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu penyeragaman tata naskah dinas di
lingkungan pemerintah daerah; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 15
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Tegal Nomor 48/DPRD.Tk.II/PD/72; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata naskah dinas, naskah dinas, penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat, paraf, penulisan nama, penandatangan dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan dan pencabutan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2007 dicabut.
173 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 45 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangiman di daerah , perlu dilakukan penetaan kearsipan sesuai dengan kebutuhan san perkembaigan teknologi sehingga berdaya guna dan berhasil guna ;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.7 Tahun 1971, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.34 Tahun 1979, PP No.38 Tahun 2007, Kepres No.105 Tahun 2004, Permendagri No.39 Tahun 2005, Perda Singkawang No.6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Tata Kearsipan, Penyelenggaraan Tata Kearsipan, Pembinaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini memiliki 5 halaman dan 122 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pernerintahan dan
pembangunan secara seragam, perlu adanya penyempurnaan tata
kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa kode komponen dalam hal lembaga Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berlaku saat ini sudah
tidak sesuai lagi dengan adanya Penataan perangkat daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang No 23 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2008; Kepmendagri No 30 tahun 1979;
Peraturan walikota ini mengatur tentang kebijaksanaan kearsipan, organisasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, pola klasifikasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2006 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mcningkatkan dan memparlancar perwelenggaraan pemcrinuahan dan pcinbangunan pada Poterinta/s Kota Banjarbank perlu dilakukan pcnataan kcarsipan sesuai dengan kebututsan dan patembsrigan otganisasi schingga lx-ildayt guns dan bedlam' guns;hahwa Knouts's= Wo!ikon Banjarbam Nonce 159 Tahun 2001 tentang Pcdoman Taw Kearsipan di Lingkungan Pernerintah Kota Banyartkvu utak scoria' dengan perkembangan organists',
sebingga perlu dilakukan pencabutan;bahwa becdasarkan pertimbangan sebagoimana dimaksud dalam bumf a dan bumf b di etas perlu menetapkan dengan Pecan= Walikota
Undang.Undang Nomor 7 Tahun 1971;Utsclang-linclang Nemo( 9 Tahun 1999;Undangdradang Nomor 10 Tabun 2004;Undarti6Undang Nomor 32 Tabun 2004;Undang4radang Nomor 38 Tabun 2004;Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Iglus 2005;Peratunut Pemcrintah Namur 38 lahun 2007;Peraturan Dacrah Kota Banjarbasu Nomor 2 Tabun 2008;Peraturan Dumb Kota Banjarbani Nomor 12 Tabun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;arsip Daerah;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
122
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 112 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Surat Pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Kota Magelang.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang
tercapainya pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan
Pemerintah Kota Magelang, maka perlu adanya Jadwal
Retensi Arsip; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 7 Tahun 2003.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan umum; Kebijakan Jadwal Retensi Arsip; Pelaksanaan Penyusutan Arsip; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2007.
90 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan
dan Pembangunan secara seragam, pertu adanya
penyempurnaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa kode komponen dalam hal Lembaga Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang
berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan adanya
Penataan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerlntahan dan Pembangunan; bahwa untuk maksud tersebut di atas pertu ditetapkan
dengan Peraturan Wallkota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 tahun 2003; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2003;
Peratran Walikota ini mengatur tentang kebijaksanaan kearsipan, organiasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, pola klasifikasi,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Keputusan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
