Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/Pojk.03/2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/Pojk.03/2016.
1.KETENTUAN UMUM; 2.ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; 3.PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH; 4.PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA; 5.PERMODALAN; 6.ORGAN PERSEROAN DAERAH; 7.KEWENANGAN RUPS; 8.DEWAN KOMISIARIS; 9.DIREKSI; 10.PEGAWAI; 11.SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA; 12.DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA; 13.TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH; 14.TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI; 15.PEMBUBARAN; 16.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
-
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) peraturan
Menteri Keuangan Nomor 49 /pMK.o7 /2016 tentang Tata cara
pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan
Evaluasi Dana Desa, Nota Dinas Kepala Badan pemberdayaan
Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Kediri
tanggal 2l Desember 2016, Nomor 412.6/4277/418.63/2016,
perihal Rencana pelaksanaan Dana Desa dari APBN di
Kabupaten Kediri rahun Anggaran 2017 dan Berita Acara Nomor 412.6/238/418.24/2016 tentang Hasil Rapat
Koordinasi pelaksanaan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah Kabupaten Kediri rahun
Anggaran 2O17 tanggal26 Januari 2017, perlu mengatur Tata
Cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
1. UU No 28 Tahun 1999
2. UU No 12 Tahun 2011
3. UU No 6 Tahun 2014
4. UU No 23 Tahun 2014
5. UU No 18 Tahun 2016
6. PP No 43 Tahun 2014
7. PP No 60 Tahun 2014
8. PP No 87 Tahun 2014
9. PP No 97 Tahun 2016
10. Permendagri Nom 113 Th 2014
11. Permendes No 9 Tahun 2016
12. Permendes No 22 Tahun 2016
13. Permendagri No 80 Tahun 2015
14. PMK No 49/PMK.07/2016
15. pERDA Kab. Kediri No 5 Tahun 2016
16. Perda Kab. Kediri No 11 Tahun 2016
Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran dan pelaporan, Prioritas penggunaan dana desa, mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa, pelporan penetapan prioritas penggunaan dana desa, pembinaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, pemantauan dan evaluasi, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), PAsal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Perda Kabupaten Sanggau No.14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin MEmpekerjakan Tenaga Kerja Asing
UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1981, UU No.13 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2012, PP No.97 Tahun 2012, Permennakertrans No.16 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda KAb. Sanggau No.14 Tahun 2015
Ketentuan Umum, Tata Cara Perpanjangan IMTA, Pemungutan Pembayaran dan Tempat Pembayaran, Pengembalian Retribusi, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2017.
8 halaman, 5 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 4 Tahun 2017
RENCANA PEMBANGUNAN RANGKA PANJANG DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2006-2025 - PERUBAHAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2006-2025
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 282 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Pada saat Penyusunan Perda Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025, belum mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jambi sehingga diperlukan Penyesuaian terhadap sasaran lima tahunan dan periodesasi RPJPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 16 Tahun 2013.
Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Mengubah ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6.
4 hlm.; Penjelasan 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya No. 04 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 2 Tahun 2009; PERDA No. 10 Tahun 2016
PERDA ini Mengatur Mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bulungan No. 19 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.4/2017, TLD 2017, LL SETDA KEP. ARU : 7 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 4 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB V
PELAPORAN DANA DESA;
BAB VI
SANKSI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
