Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2003

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Temanggung No. 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Download :
PERDA_kab__No_6_Tahun_2003.pdf

Abstrak

perubahan-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2003 No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka evaluasi terhadap Organiasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan pertama pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah melibatkan penghapusan beberapa bagian, seperti Bagian Lingkungan Hidup, dan penyesuaian pada struktur Bagian Pemerintahan, Bagian Humas, dan Bagian Umum. Dalam perubahan tersebut, disebutkan pembagian sub-bagian untuk setiap bagian, seperti Sub Bagian Tata Pemerintahan Daerah, Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan, serta penambahan Bagian Perlengkapan dengan sub-bagian terkait seperti Perencanaan, Investasi, dan Pengadaan. Keseluruhan perubahan ini ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi dan fungsi tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2003.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung diubah
7 hlm. beserta Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2003

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2003

Penerimaan Daerah dari Penyertaan Modal, Deposito, dan Bentuk Investasi Lainnya

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
P_SUMUT_6_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003

Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Nomor 06 Tahun 2003_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang PAJ.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2003

Pajak Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 06 Tahun 2003.pdf

Abstrak

PAJAK - REKLAME

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2003/ NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Bahwa untuk meingkatkan Pendapatan Daerah melaui Penerimaan sektor Pajak dalam wilayah Kota Bau-Bau dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Pajak Reklame. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepres RI No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek, subyek dan wajib pajak,. Pemberian Izin,. Dasar Pengenaan dan Tarif dan pengitungan Pajak,. Wilayah Pemungutan,. Masa Pajak dan saat Pajak Terutang,. Surat Pemberitahuan Pajak, Penetapan Pajak,. Tata cara Pembayaran, Tata Cara Pembayaran,. Tata Cara Penagihan Pajak,. Keberatan dan Banding,. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administrasi. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,. Kedaluwarsa Penagihan,. Pemeriksaan,. Ketentuan Pidana, . Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan lain-lain,. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2003

Izin Bongkar Muat Barang

Pengadaan Barang/Jasa Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NO 6 THN 2003.pdf

Abstrak

izin - bongkar - muat - barang

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2003/ No.6 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Bongkar Muat Barang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran, ketertiban, pengawasa serta pengendalian arus lalu Lintas sehubungan dengan Ketentuan Izin Bongkas Muat Barang perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; UU No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepemendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepemendagri dan Otonomi Daerah No. 24 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2002; Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2002.
Peratutan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Obyek Dan Subyek, Tata Cara Permohonan Izin Bongkar Muat Barang, Ketentuan Izin Bongkar Muat Barang, Besar Tarif Retribusi, Tata Cara Permohonan Izin Bongkar Muat Barang, Ketebntuan Izin Bongkar Muat Barang, Besar Tarif Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2003.
11 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2003

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003

Pembentukan Kecamatan Cangkuang Dan Kecamatan Cihampelas

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA Kab. Bandung No.7 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2003

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

apbd - perubahan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sragen Tahun Anggaran 2003 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2003 dalam perkembangannya terjadi penambahan dan pengurangan anggaran sehingga perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 ; bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud hurf Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tangal 11 April 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 110 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD 2003, dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2003.
3 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2003

Izin Usaha Kepariwisataan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA Kota Pangkalpinang No.7 Tahun 2003.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2003.