Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 311
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN
BAB III TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV ORGANISASI DAN KEWENANGAN DIREKSI
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap Guna Melaksanakan Kerja Sama Investasi Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama Untuk Optimalisasi Pelayanan Kota CIlacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 108 ayat (8) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam rangka optimalisasi pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap di wilayah pelayanan Kota Cilacap, perlu dibangun pipa Jaringan Distribusi Utama Kesugihan - Cilacap. Perusda Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan sinergi dalam bentuk kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penugasan; Pelaksanaan Penugasan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2020/ No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas kinerja Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dipandang perlu mengubah SOTK Perusda Aneka Usa Kabupaten Jepara. Dengan berlakunya Perda Kab Jepara No 11 Tahun 2018, maka Perbup Jepara No 11 Tahun 2015 perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2015; Perda Kab Jepara No 11 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: SOTK Perusda Kabupaten Jepara Aneka Usaha
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Perbup No 11 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai akses universal (universal access) pada akhir tahun 2019 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) 2030; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 ;
9. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2012 ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 .
1. Ketentuan Umum;
2. Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL Tahun 2019-2023;
3. Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-2023;;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
128
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2020/ No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan efektivitas kinerja Perusda Air Minum Tirta Jungporo Kab Jepara perlu mengubah struktur organisasi dan tata kerja. Dengan berlakunya Perda Kab Jepara No 12 Tahun 2018 maka Peraturan Direksi Perusda Air Minum Kab Jepara No 4 Tahun 2015 perlu diganti
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagakana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2015; PErda Kab Jepara No 12 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : SOTK Perusda Air Minum Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Permendagri No. 79 Tahun 2008 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada UPT di lingkungan Dinas Kesehatan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, Perpres No. 12 tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Para Pihak
3. Perencanaan dan Pengumuman Pengadaan
4. Persiapan Pengadaan
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD
6. Metode Pengadaan Barang/Jasa
7. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
8. Pelaporan dan Serah Terima
9. Pembinaan dan Pengawasan
10. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
28 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2020
peraturan bupati tabanan - Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya aktivitas pasar di Kabupaten Tabanan, maka dipandang perlu mentediakn fasilitas pasar;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanBupati Nomor 38 Tahun 2011 entang Penunjukkan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Pearturan Nomor 2 Tahun 2011;
5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016.
Mengubah:
Ketentuan angka 3 huruf a pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
1. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Untuk Penduduk Kabupaten Pangandaran Yang Merupakan Peserta BPJS Dan Penduduk Miskin Yang Belum Menjadi Peserta BPJS Di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak kehIlangan momentum bisriis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif', transparan, adil, akuntabel serta mengikuti etika pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan.
Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMD (dalam hal ini termasuk PDAM) yang modalnya beraurnber dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaba Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Iasa Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004; Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan BarangjJasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud danTujuan; Ruang Lingkup; Tujuan,Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan Barang/jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; Pengawasan; Sanksi; Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Penyelesaian Sengketa Kontrak dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan
Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik
Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Pengadaan barang/jasa pada BUMD menerapkan prinsip
sebagai berikut :
a. efisien, yaitu Pengadaan barang/jasa harus diusahakan
untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam
rangka menjamin kualitas dan keberlangsungan layanan;
b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui
secara luas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku di BUMD;
d. terbuka, yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh
semua penyedia barang/jasa yang memenuhi
persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku di BUMD;
e. bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan
melalui persaingan yang sehat diantara penyedia
barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku di BUMD;
f. akuntabel, yaitu harus sesuai aturan dan ketentuan yang
terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
Ruang Lingkup pengadaan barang/jasa pada BUMD adalah
semua pengadaan barang/jasa yang dilakukan BUMD dengan
menggunakan anggaran :
a. dana BUMD;
b. dana hibah tidak terikat;
c. Sumber dana Lain selain Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Direksi BUMD mengenai Pengadaan Barang/jasa
harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan
Bupati ini diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
