PERBUP Kab. Bandung No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu
menetapkan standar satuan harga sebagai acuan
batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui;
b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu
mengatur standar harga satuan di Kabupaten
Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020
Terdiri dari 6 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, fungsi, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah, Kepala
Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan
barangj jasa melalui Aparat Pengawasan lntemal
Pemerintah pada Pemerintah Daerah; bahwa pengawasan pengadaan barangfjasa oleh
Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas
dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu,
pemantauan, evaluasi danj atau penyelenggaran
whistleblowing system, yang dilakukan sejak
perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia,
pelaksanaan kontrak, dan serah terima
pekerjaan; bahwa dalam rangka untuk mewujudkan peran
Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah dalam
melakukan pengawasan pengadaan barang/ jasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas
dengan melaksanakan audit selama proses
pengadaan barang/jasa berlangsung (real time
audit) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip
probity, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Probity Audit Pengadaan Barangj Jasa
di LingkunganPemerintah Kabupaten Tapin.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
PERj05jM.PANj03/2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; . Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016,
peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman probity audit pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kab. Tapin dengan sistematika: ketentuan umum; kebihakan probity audit; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
17 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2019 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan
Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama
penambahan standar biaya pada biaya kegiatan, honorarium,
jasa dan sewa, biaya pemeiharaan, golongan peralatan dan
mesin aset, serta barang persediaan, maka Peraturan
Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud
pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu
adanya perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 49 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2020/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangkia perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2021
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Perpres No 33 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar harga Satuan harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
105 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Infrastruktur melalui Swakelola
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa
untuk percepatan pembangunan infrastruktur,
Pemerintah Daerah dapat melakukan swakelola untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan
teknis yang dimiliki Pemerintah Daerah agar efektif dan
efisien; bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu
mengatur Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Bidang Infrastruktur melalui Swakelola;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tipe Swakelola, Kriteria Swakelola, Penyelenggara Swakelola, Penyelenggaraan Swakelola, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa berhubung adanya singkronisasi dengan
aturan lebih tinggi tentang pengangkatan pejabat
administrator yang tidak mewajibkan syarat sertifikat
pengadaan barang/jasa namun ada syarat wajib
memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa bagi
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang meenjabat
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka Peraturan
Bupati Wakatobi Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pemenuhan Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi
Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wakatobi, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Sertifikasi
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi
Pejabat Administrasi Tertentu Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1907);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pemenuhan Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi
Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2023 Nomor 14);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2023 tentang Pemenuhan Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat
Administrasi Tertentu Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2023 Nomor 14), diubah pada Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
