Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan DaerahNomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangLembagaPermodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 41 Tahun 2011; PP Nomor 60 Tahun 2013; PM Pemuda dan Olahraga Nomor 0613 Tahun 201;PM Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015; Perda Nomor 10 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas; 3. Susunan Organisasi LPKP Banten; 4. Mekanisme Penilaian Kelayakan Usaha Dan Pengusulan Bantuan Permodalan; 5. Mekanisme kerja; 6. Monitoring Dan Evaluasi; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Lain-Lian; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Leces
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 1989.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 22 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kost
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Rumah Kost oleh Pemerintah Daerah diperlukan pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 3 Tahun 2004.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2017.
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos
ABSTRAK:
a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat
berlindung dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di
kabupaten Banjarnegara dan berkembangnya
berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha,
pariwisata, perdagangan dan fasilitas lainnya,
sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk
datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu
tertentu dengan menempati rumah kos;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan usaha rumah kos, perlu diatur
dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelolaan; Izin Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos; Kewajiban dan Larangan; Pran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
Penanaman Modal dan InvestasiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PADA PASAR DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penataan stand dan
penempatan pedagang serta guna terwujudnya ketertiban,
keamanan, keserasian, keindahan dan kenyamanan pasar daerah,
perlu mengatur penataan stand dan penempatan pedagang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan
Stand Dan Penempatan Pedagang Pada Pasar Daerah Kabupaten
Sidoarjo;
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Pasar
mengatur mengenai penataan stand dan pedagang pada pasar daerah kab sidoarjo. pengaturan meliputi: ketentuan umum, klasifikasi blok stand dan denis dagangan, perubahan klasifikasi, penempatan pedangang, pengawasan dan pengendalian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
jumlah 5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UPTD METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BENGKULU
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKota Bengkulu.
UU No. 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU NO. 8 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU NO. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganKota Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2018.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 9 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
bahwa minuman keras yang ·memabukkan pada hakekatnya dapat merusak jasmani, akal dan moral manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai agama, membahayakan kehldupan, keamanan dan ketentraman masyarakat; bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan, kerusuhan dan tindak kekerasan dalam masyarakat disebabkan penggi.maan minuman keras yang memabukkan; Bahwa untuk memberi dasar hukum menindak
pengedar, penimbun, penjual, pengguna minuman keras, dan mengatur, mengawasi, mengendalikan, memberikan kepasfian hukum serta perlindungan kepada masyarakat untuk menanggulangi akibat negatif penggunaan minuman keras yang tidak bertanggung jawab; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-undang Nqmor 23 Tahun 1992 ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 T ahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 359/MP/KEP/10/1997;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1988; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ; Peraturan Daerah -Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989
PERDA ini mengatur tentang Minuman Keras hasil di dalam negeri dan berasal dari impor dikelompokkan dalam golongan A, golongan B, dan Golongan C.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2002.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tentang retribusi tempat khusus parkir dalam wilayah perusda kawasan industri Cilacap dikecualikan dari Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sesuai Pasal 3 ayat (3) Perda dimaksud yang menyebutkan bahwa dikecualikan dari obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; bahwa Perbup Cilacap No 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap, sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomis dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atas Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 tentang Pass Masuk ke komplek Perusahaan Daerah untuk mobil angkutan barang 2 sumbu atau lebih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
