PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.473 peraturan dalam 0,163 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD APBN
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Diubah dengan
  1. PMK No. 153/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Diubah dengan
  1. PMK No. 222/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2014 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD APBN
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
Mencabut
  1. PMK No. 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan