Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.366 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

26. PERBUP NO. 26 THN 2022.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenMuna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Sulawesi [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.0108/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasipada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenMuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

26. TUPOKSI KETAPANG PERTANIAN.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi, Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ABSTRAK:

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu, menyusun tugas fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bentuk Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN; TATA KERJA; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERBUP HALTENG NOMOR 26 TAHUN 2022.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 552

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja yang Berorientasi pada Bidang Perhubungan dalam Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis ; Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 ) ; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tegah.
Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan Lembaga Adat Lembang Kabupaten Tana Toraja

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

25 TAHUN 2022 PERBUP.pdf

PEDOMAN-PEMBENTUKAN-LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-LEMBANG-DAN-LEMBAGA-ADAT-LEMBANG-KABUPATEN-TANA-TORAJA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tanah Toraja 2022 No..

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan Lembaga Adat Lembang Kabupaten Tana Toraja

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan Lembaga Adat Lembang Kabupaten Tana Toraja.
UU Nomor 29 Tahun 2059; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014: PP 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 1 Tahun 2017; Permendagri Nomor 2 Tahun 2018;Permendagri Nomor 18 Tahun 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendes PDT Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 73 Tahun 2020; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2013; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2015; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2015; Perbup. Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018; Perbup Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019; Perbup. Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Kepala Dinas, Lembang, Pemerintahan Lembang, Pemerintah Lembang, Desa, Badan Permusyawaratan Lembang, Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Lembang, Lembaga Adat Lembang, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Peraturan Lembang, Pembangunan Lembang. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, Maksud dari pengaturan LKL dan LAL, Tujuan dari pengaturan LKL dan LAL. BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBANG, Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi. Bagian Ketiga Jenis. BAB IV LEMBAGA ADAT LEMBANG, Bagian Kesatu Pembentukan. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Lembang. Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan. BAB V HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBANGDAN LEMBAGA ADAT LEMBANG. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN. BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
IX Bab, 17 Pasal (14 hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 25 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

25. PERBUP NO. 25 THN 202...A DAN PERKEBUNAN.pdf

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan !) kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan Menimbang penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.OI0/8/2016 Tentang Pedoman NomenkIatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

24. PERBUP NO. 24 THN 2022.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ah w a be r d a sarkan ke t e ntuan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t eri Pe nda y a gu naan A p arat u r N egara d an Ref o r m asi B ir o krasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S t ruktu r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe n yede rhanaan B ir o krasi, peru bahan o r g anisas i p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n h as il pen yederhana an S trukt u r O r g anisasi di t e t apkan ole h Kepala D a e rah se suai de n gan ke t en t uan pe ratu r an pe rundang- undan gan ; b . b ahw a d a l am rangka mewu j u dkan tata kelol a pemerin t ahan y an g e f e kt i f d an e f i s ie n gu na meningkatkan ki ne r j a pemerin t ahan d an pel a y anan p ubli k di lingkun gan i nstans i Pemerin t ah K abupat e n M una per lu dilakukan pe n yede rhanaan bi r o krasi; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan k ebi j akan pe n yede rhanaan bir o krasi di l ingkun gan in stans i Pemerintah K ab upat e n M una , pe r l u dil akukan penataan susunan o r g anisas i dan tata kerj a D inas Perpustakaan d an Ke arsipan K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimban g an seb a gaimana dimaksud p a da huruf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene t a p kan Pe ratu r an B upa ti M una t e nt an g O r g anisas i d an T ata Kerj a Dinas Perpustakaan d an Ke ars i p an K a b upat e n M una ;
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara Repub lik I ndo nes ia T ahun 1 945 ; 2. U ndang-U ndan g Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pembentukan D a e rah Ti ngkat II di S ula we s i ( Lembaran N eg ara Republi k I ndon e s i a T ahun 1 959 Nomo r 74, T ambahan Le mb aran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 011 t e ntang Pembent ukan Pe raturan Pe rundang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 1 Nomo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Re publi k I ndon e s i a N omo r 5 234 ) seb a gaimana t el ah diubah dengan U ndan g-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndan g N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundang- undangan ( Lembaran Negara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-U ndang Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntang Pemerin t ahan D a e rah ( Lembaran N eg ara R epublik I ndo n e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 5 587 ) seb a gaimana t elah diubah bebe rap a kali te rakhi r den g an U ndang-Undang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mb aran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6 573 ) ; 5. U ndan g-U ndang N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 t e ntang A dmini stras i Pe merintahan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T a mbahan Le mbaran N egara R epubli k I ndones i a N omo r 560 1) seba gaimana t elah diubah de n gan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e ntang Cip ta Kerj a ( Lemb aran N egara Republik I ndon e s i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6573 ) ; 6. Pe raturan Peme r i ntah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 6 Nomo r 1 14 , Tambahan Le mbaran N egara Republik I ndo n e s i a N omo r 5 888 ) seba gaimana tel ah diubah de n gan Pe rat u r an Peme r i n t ah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndo nes ia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a Nomo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerintah Republik I ndones i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 te n tang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe n yelen gg araan Pemerint ah D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 7 Nomo r 73, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6 041); 8. Pe ratu ran Ment eri D alam N egeri N omo r 80 T ahun 2 0 1 5 te ntan g Pe mbe nt ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Repub li k I ndo ne s ia T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 8 3 ) seba gaimana telah diubah den gan Pe ratu ran Me nt eri D alam N egeri N omo r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ratu ran M e nt eri D alam N egeri Nomo r 80 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pembentukan Produk H ukum D a e rah ( Berita N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran Ment e r i Pe nd a y agu naan A paratur Negara dan Re f o rmasi Bir o kras i Republik I ndone s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n ye taraan Ja batan Administras i k e D alam Ja b atan F ungsional ( Beri ta N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu ran M ent eri Pe nda y agu naan Aparatu r Neg ara d an Re f o rmasi B ir okras i Republik I ndones i a Nomo r 2 5 T ahun 2 021 t e nt ang Pe n yede r hanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstansi Pemerintah U nt uk Pe n yederhanaan B irokras i ( Beri ta N egara Re pub lik I ndo nes i a T ahun 2 021 Nomo r 5 46 ) ; 1 1. Pe r atu ran K epala Perpust akaan N as io nal Republik I ndo ne s i a N omo r 1 0 T ahun 2 0 1 6 Te nt ang Pedoman N omenk l atu r D inas Pe r pustakaan D a e rah ( Beri ta N egara Repub lik I ndo nesia T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 385 ) ; 1 2. Pe raturan Kepa l a Ar s i p N as io nal Repub lik I ndone s i a N omo r 30 T ahun 2 0 1 6 Te n t ang Pe doman Nomenklatu r Pe rangkat D a erah U r usan Peme r i n t ahan Bidang Ke ars ipan ( Berita N eg ara Repub li k I ndo ne s i a T ahun 2 01 6 N omo r 1 345 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 01 6 te ntang Pembe ntukan dan S us unan Pe rangkat D a e rah K a bupat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 Nomo r 6, T ambahan Lembaran D a e rah K a bupat e n M una Nomo r 6 ) seba gaimana tel ah di ubah dengan Pe raturan D a e rah K a bupaten M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 2, T ambahan Lembaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perbup_No_24_Tahun_2022_.pdf

organisasi kemasyarakatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2022/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Ormas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Organisasi Kemasyarakatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan melaporkan keberadaan kepengurusannya di Daerah kepada Pemeritah Daerah setempat dengan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar dan kepengurusan di daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Dalam hal unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provmsi atau daerah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Ormas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Ormas Bab III Pendaftaran Ormas yang Tidak Berbadan Hukum Bab IV Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas Bab V Pengelolaan Sistem Informasi Ormas Bab VI Pelaporan Kegiatan Ormas Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
19 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara

Download file:

perbupkkunomor23tahun2022...ruangkabupatenka.pdf

UPT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2022/NO.23, LL Kab. Kayong Utara : 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

bahwa Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 67 Tahun 2021
Ketentuan Pasal 4 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.
merubah Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018
6 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokokdan Fungsi Badan Kepegawaian , Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Download file:

Perbup Kobar No.23 Thn 20...Tugas Dan Fungsi.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2022/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional telah digantikan secara penuh oleh kelompok Jabatan fungsional.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan StrukturOrganisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan.
1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi 3. Rincian Tugas Dan Fungsi 4. Kelompok Jabatan 5. Kepegawaian Dan Eselon 6. Tata kerja Dan Laporan 7. Pembiyaan 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

23. PERBUP NO. 23 THN 202...INAS PERHUBUNGAN.pdf

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di lingkungan instansi penyederhanaan birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT