Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa Pengadaan BarangAasa Pemerintah yang efesiaru
terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan
Barang/Jasa yang dijangkau dan berkualitas, sehingga akan
berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public;
b. bahwa untuk melaksanakan pasal 1 ayat (8), Pasal 14 ayat (1)
dan (2), Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagimana dimaksud
pada huruf a" tersebut diatas, perlu dibehtuk Unit Layanan
Pengadaan barang/ Jasa (ULP);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b diatas, dipandang perlu ditetpkan Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan BuanglJasa (ULP) di Kabuoaten
Kolaka dengan Peraturan Bupati Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahrm 1959 tsrtang Pembentukan
Daerah Tk. II di Sulawesi (Lernbar Negara R.I Tahun 1959
nomor 74, Tanbahan le,lnbarNegara R.I. Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 17 tatrun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang - Undang Noiir I Tahun 2004 tentang Pertrendaharaan
Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43ss);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20M tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara R.I (Lembaran Negara
R.I Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lerrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintatran Daerah, (Lembaran Negara R.I Tatnrn 20M
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pedmbangan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
8. Peraturan Penrerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 200 tentang lembaga
Kebijakan Pengadaan barang/JasaPemerintah;
11. Peraturan Presiden nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor : 6 Tahun 2011,
tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah nomor : 38
Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN
BAB III
ORGANISASI
BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN
BAB V
KARIR DAN TUNJANGAN
BAB VI
TATA KERJA
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan maraknya pertumbuhan Warung Internet dan Game Online
di Kabupaten Jembrana maka perlu dilaksanakan pembinaan dan
pengawasannya;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Propinsi Bali Nomor :
463/3126/BP3A Tanggal 14 Nopember 2011 Perihal Game Online, perlu
adanya pembinaan dan pengawasan warung internet dan game online di
Kabupaten Jembrana;
c. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan
Game Online di Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan Game Online;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
1.KETENTUAN UMUM; 2.MAKSUD DAN TUJUAN; 3.RUANG LINGKUP; 4.SKALA USAHA WARNET DAN GAME ONLINE; 5.STANDARISASI USAHA WARNET DAN GAME ONLINE; 6.PERIZINAN; 7.HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN USAHA WARNET DAN GAME ONLINE; 8.PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 9.SANKSI ADMINISTRASI; 10.KETENTUAN PERALIHAN; 11.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 11 Tahun 2012
STANDAR - HONORARIUM - PENGADAAN BARANG ATAU JASA - PILKADA - HIBAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan, Honorarium dan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan, Honorarium dan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan, Honorarium dan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Hibah Kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Kabupaten Pati Tahun 2012 merupakan standar biaya yang diperuntukan bagi Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta agar tercapai tertib administrasi, efesien, efektif, dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk diatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dimaksud;.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Permen Pekerjaan Umum No. 07/ PRT/ M/ 2011, Permen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/ KTPS/ M/ 2003, Permen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 349/ KTPS/ M/ 2004, Permen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/ KTPS/ M/ 2004, Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2005, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketentuan Peralihan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012
Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2012/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk pengadaan barang/ jasa yang dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan dengan efektif
dan efisien dengan prinsip persaingan sehat,
transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi
semua pihak, sehingga hasilnya dapat diperlanggung
jawabkan baik dari segi fisik, administrasi, keuangan
maupun manfaalnya bagi kelancaran tu gas
pernerintahan dan pelayanan masyarakat Kabupaten
Klaten maka diperlukan Tata Cara Pengadaan Barang /
Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klaten; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa sebagairnana dimaksud pada huruf a
maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Klaten
Nomor 40 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pengadaan
Barang / Jasa yang Dibiayai Dari Angga ran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 40
Tahun 2011 tentang Tala Cara Pengadaan Barang /
Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klalen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undung-Undarig Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 45 / PRT/ M/ 2007; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257 /KPTS/M/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nornor 10 Tahun 2009; Peraturan Dacrah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 40
Tahun 2011 tentang Tala Cara Pengadaan Barang/ Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Klalen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2012.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2011.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Kabupaten Ketapang sebagian atau seluruhnya dengan E-Procurement perlu di dukung landasan hukum dengan maksud agar pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.106 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Inspres No.3 Tahun 2003, Inspres No.5 Tahun 2013, Inspres No.5 Tahun 2004, Perkep LKPP No.1 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2008, Perbup Ketapang No.18 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Atas Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2012.
Peraturan ini memiliki 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
