Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 263.794 peraturan dalam 2,137 detik

Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Maret Tahun 2024

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial 17/HUK/2024 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2024

Download file:

Kepmensos 33 tahun 2024.pdf

Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2024

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Sosial 10/HUK/2024 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Januari Tahun 2024

Download file:

Kepmensos 17 tahun 2024.pdf

Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Maret Tahun 2024

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Februari Tahun 2024

Download file:

Kepmensos 36 tahun 2024.pdf

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Kemen PANRB No. 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Kemen PANRB No. 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Download file:

2024kepmenpanrb011.pdf

Jabatan Pelaksana - Aparatur Sipil Negara - Instansi Pemerintah

2024

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 11, jdih.menpan.go.id: 3 hlm

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

ABSTRAK:

Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Sipil Negara Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Kepmen PANRB ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2023,
Kepmen PANRB ini menetapkan mengenai Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan lnstansi Pemerintah yang terdiri atas klerek, operator, dan teknisi. Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

CATATAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2024.
Keputusan ini mencabut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023
Lampiran file: 37 hlm.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Kemen PANRB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

Download file:

2023kepmenpanrb656.pdf

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Kemen PANRB No. 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah

Download file:

2022kepmenpanrb1103.pdf

Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja sama Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenpar No. 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Download file:

Peraturan Bekraf Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Badan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Arsip

Download file:

Peraturan Bekraf Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Terorisme

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan LPSK No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu

Download file:

Peraturan LPSK 5 Tahun 2024.pdf

Tata Cara - Pengajuan - Pemeriksaan - Permohonan Kompensasi - Bantuan Medis - Rehabilitasi Psikososial - Psikologis - Korban Tindak Pidana Terorisme - Masa Lalu

2024

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 5, BN 2024 (841); 4 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu

ABSTRAK:

bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2018; UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 2020; Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024.
4 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

peraturan-lpsk-no-4-tahun-2024.pdf

Pengelolaan - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

2024

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 4, BN 2024 (705); 8 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Noor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Perpres Nomor 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan JDIH LPSK yang terdiri atas a. pusat JDIH LPSK; dan b. anggota JDIH LPSK; pemantauan dan evaluasi

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.