PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 263.812 peraturan dalam 1,705 detik

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional Nomor 2 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional Nomor 1 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Reformasi Birokrasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peratuan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 1 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2015-2019
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Basarnas Special Group
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
pendidikan dan pelatihan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan BNPP No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  2. Peraturan Badan Nasiona Pencarian dan Pertolongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
  3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan