PERWALI Kota Bekasi No. 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
Mengubah :
PERWALI Kota Bekasi No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2013
Badan Layanan UmumBUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Sumedang No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2014/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2008 tentang Tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan komponen biaya tarif
air minurn Perusahaan Daerah Air Minum Tirto
Panguripan Kabupaten Kendal, maka berdasarkan
Surat Direktur Perusahaan Dae-rah Daerah Air Minum
Tirto Panguripan Kabupaten Kendal Nornor : 690 /
332/VIII/2014. tanggal . 18 Agustus 2014 _perihal
Permohonan Persetujuan Penyesuaian Tarip PDAM Tirto
Panguripan Kabupaten Kendal , pertimbangan Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Air Min um · Tirto
Panguripan- Kabupaten Kendal dalam Notulensi Rapat
Dewan Pengawas PDAM Tirto Panguripan tanggal 14
Mei 2014, dan keterituan Pasal. 70 dan Pasal 71
Peraturan Daerah Kabupa ten Kendal Nomor 8 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto
Panguripan" Kabupaten Kendal sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2014 tentang
· Perubahan Kedua. atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nornor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum "Tirto Pangur ipan" Kabupaten
Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2008
tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum
Tirto Panguripan Kabupaten Kendal dipandang ·sudah
tidak sesuai dengan kondisi sekararig sehingga perlu
diadakan perubahan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 sebagaimana telah dubah dengan Uu No 9 tahun 1965; UU No 5 tahun 1962; Uu No 7 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah tekahir dengan UU No 12 Tahun 2008; Uu No 12 tahun 2011; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 tahun 1976; Pp No 16 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 7 Tahun 1998; Permendagri No 2 Tahun 2007; Permendagri No 1 Tahun 2014; Kep bersama Mendagri dan Men PU No 5 tahun 1984 dan No 28/KPTS/1984; Perda Kab Kendal No 14 tahun 2007; Perda Kab Kendal No 8 tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2014; Perbup kendal No 46 tahun 2009; Perbup kendal No 90 tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup pati No 90 Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 22 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko tahun 2006 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMD) Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa dengan telah disyahkannya Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mukomuko Maju Mandiri dipandang perlu untuk ditlnjau kembali, atas pertimbangan bahwa setelah dilakukan pengkajian kembali dalam manegemen pengelolaannya ditemui beberapa kendala, untuk itu dipandang perlu mengadakan perubahan atas pembentukannya;
b. bahwa Badana usaha Milik Daerah diharapkan dalam rangka meningkatkan dan menumbuh kembangkan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dibentuk Badan Usaha berbadan Hukum Yang mandiri;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962; Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tahun 2004.
Materi Pokok: Dengan Perda ini, maka Pemerintah daerah kabupaten Mukomuko dapat membentuk usaha-usaha yang berbadan hukum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan
Walikota Magelang Nomor 19 Tahun tentang 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Kota Magelang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendapatkan Direksi Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kota Magelang yang mempunyai
integritas, dedikasi dan kapasitas manajerial yang tinggi
perlu dilakukan proses pemilihan calon direksi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, proses pemilihan anggota direksi dilakukan
melalui seleksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon
Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota
Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;
Di dalam peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tahapan
Bab III Persyaratan
Bab IV Pelaksana Seleksi
Bab V Pelaksanaan Seleksi
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun tentang 2016 dicabut.
20 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbanganya ialah : Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan peraturan Gubenur tentang pedoman pengadaan barang /jasa pada badan usaha milik daerah dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan
Dasar Hukumnya ialah : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 40 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 54 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019 Perpres No 16 Tahun 2018;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 20 Tahun 2018;Perda No 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 14 Tahun 2014;
Materi Pokok dalam peraturan ini ialah : Ketentuan Umum
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang pembiayaannya tidak langsung mengunakan APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari indetifikasi kebutuhan sampai dengan serah terimah hasil perkerjaan
Peraturan Gubenur ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa
Prinsif dan Kebijakaan Pengadaan barang /Jasa
Efisiensi,Efektif,Transparan,Kompentitif,Adil dan Akuntabel
Rencana Umum pengadaan yang di maksud meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayain oleh BUMD sendiri dan kegiatan dan anggaran pengadan barang/jasa yang akan dibiayain berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama ( Co-FINACING ) sepanjang diperlukan
Persiapan pengaadan barang/jasa meliputi : Menetapkan HPS,Menetapkan Rancangan Kontrak ,Menetapkan Speksifikasi Teknis /Kerangka Acuan kerja ;dan /atau ,menetapkan uang muka jaminanan uang muka ,jaminamn pelaksanaan ,jaminan pemeliharran sertifikasi garansi dan /atau penyesuaian harga
Pelaksanaan dan Pengadaan Barang /Jasa ,
Pengawasan : Gubenur wajib melaksanakan pengawasan pengadaan barang /jasa melalui aparat pengwasan internal pada inspektorat Daerah,pengawasan sebagai di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit,review,pemantauan ,dan evaluasi ,pengawasan di maksud pada ayat (2) dapat di lakukan bersama dengan instansi pemerintah di bidang pengawasan keuangan daerah ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019-2039
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2039.
Dasar hukum Perbup ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015, PermenPU No. 20/PRT/M/2006, PermenPU No. 01/PRT/M/2009, PermenPUPR No. 27/PRT/M/2016, PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018, Perda Kab. Sanggau No. 10 Tahun 2014.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jangka Waktu; Penyelenggara, Pengawasan dan Pemantauan; Sistematika RISPAM; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
5 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan permodalan, maka perlu dilakukan pemerataan pelayanan permodalan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 26 Tahun 1990 tentang Badan Kredit Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
ketentuan umum, pembentukan, azas, maksud dan tujuan, fungsi, tugas dan usaha, modal, pengurus, badan pengawas, tugas dan wewenang, penghasilan, pemberhentian, direksi, pegawai, rencana kerja, anggaran, tahun buku dan perhitungan tahunan, penetapan pembagian laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 26 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1999
25 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020;
peraturan tersebut mengatur mengenai pengesahan Peraturan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
2
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
