Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meringankan pelayanan kepada masyarakat untuk meringankan beban duka warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan berupa santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS; bahwa agar pelaksanaaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Makdus dan Tujuan
Bab IV Penerima Santunan Kematian
Bab V Besar Santunan Kematian
Bab VI Penganggaran
Bab VII Mekanisme Pengajuan Santunan Kematian
Bab VIII Penyerahan Santunan
Bab IX Pengecualian Santunan Kematian
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam
membantu pemerintah mengatasi masalah
kesejahteraan sosial;
bahwa dalam rangka tertib administrasi serta
pembinaan dan pengawasan Lembaga
Kesejahteraan Sosial, perlu pengaturan mengenai
tata cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan
Sosial;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 11 Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pendaftaran LKS, Pendaftaran LKS, Masa Berlaku Tanda Pendaftaran LKS, Pelaporan, Sanksi Administratif, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Peraturan yang dicabut/diubah: -
Peraturan Yang Akan diatur
Halaman: 19 hlm, Lampiran: 19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/Ekbang-A tanggal 2 Juli 2013, hal Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalbar Tahun 2013, telah diminta kepada Bupati Se-Kalbar untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4.A Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1996, UU No 19 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 7 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 4 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
6 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2020/ No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada Setiap Kelurahan di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK No 8/PMK.07/2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU o 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 tahun 2018; Permendagri No 130 tahun 2018; PMK No 8/PMK.07/2020; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 11 Tahun 2019; Perbup Jepara No 61 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan Penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/635
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016
Tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana
Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016
perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian dalam
rangka mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu
akibat musibah bencana alam dan/atau musibah kebakaran
dalam bentuk pemberian bantuan sosial dari Pemerintah
Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2011.
Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana
Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2020
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 15 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Batang Hari bertanggung jawab melindungi segenap warga masyarakat di Daerah dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.
Wilayah Kabupaten Batang Hari memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti: tanah longsor, kekeringan, angin topan dan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terencana, terpadu dan komprehensif.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008.
Perda ini mengatur mengenai Penanggulangan Bencana meliputi; Hak asas dan tujuan; tanggung jawab dan wewenang; organisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; hak dan kewajiban masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; peran serta lembaga usaha; penyelenggaraan penanggulangan bencana; pengelolaan dan bantuan bencana; pengawasan; penyelesaian sengketa; penyidik; ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengelolaan dana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
23 hlm., Penjelasan 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sebagai wujud . kepedulian dan perhatian dari
Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang,
termasuk masyarakat miskin penduduk Kabupaten
Semarang yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan
Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sakit dan mendapat
rujukan dari Puskesmas Kabupaten Semarang dan/ atau
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang ke
Rumah Sakit rujukan, serta korban bencana alam, maka
perlu memberikan bantuan sosial; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial
Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di
Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi yang ada, maka perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati
Semarang Nomor 14 Tahun 2621 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan
bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan
bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada PMKS di Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2020 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2018
APBDPendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
DANA BANTUAN OPERASIOANL SEKOLAH - KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan sinkronisasi dan
optimalisasi dalam pemberian Bantuan Operasional
Sekolah bagi sekolah dasar/madrasah ibtidaiah negeri
dan sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah negeri di Kabupaten Blora, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2
Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 27 dan angka 28 Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 4, ayat (2) Pasal 7, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 2 tahun 2018 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2016
TATA KERJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2016/ NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Lain Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut. Berkaitan Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan organisasi, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2016.
9 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
