KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH - PROVINSI JAMBI
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2017/NO 25
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perangkat daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan an Arsip Daerah Provinsi Jambi
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 8 Tahun 2016
PERGUB ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
6 hlmn; 1 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2022
MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2022 (513)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Promosi dan Mutasi Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Sikap objektifitas dan transparansi dalam proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah berdasarkan sistem merit perlu diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 40 Tahun 2018; Perka BKN No. 35 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Mekanisme Promosi dan Mutasi Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, tim penilai kinerja, persyaratan umum, formasi, mekanisme pelaksanaan rencana suksesi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Terdiri dari 18 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 25 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 25
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus informasi
dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi
pemerintah dan lembaga, perlu dilakukan koordinasi dan
kerjasama antar unit kerja bidang hubungan masyarakat
di tingkat Perangkat Daerah, instansi vertikal, perguruan
tinggi negeri dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengembangkan Badan Koordinasi
Kehumasan Provinsi Jawa Timur sebagai institusi non
formal untuk menjalankan tugas-tugas kehumasan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola
Badan Koordinasi Kehumasan di Provinsi Jawa Timur;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
Peraturan Gubernur ini mengatur kelembagaan
Bakohumas, tugas dan fungsi, kesekretariatan, administrasi,
dan pemberdayaan sumber daya manusia profesi humas dengan Substansi:
(a) Ruang lingkup dan tujuan;
(b) Kedudukan, tugas, dan fungsi;
(c) Pengurus dan sekretariat;
(d) Pembiayaan dan perlengkapan;
(e) Pengelola humas perangkat daerah dan pengelola
humas lembaga/instansi diluar perangkat daerah;
(f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
(g) Bakohumas kabupaten/kota.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenkes No. 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Mencabut :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD No 25 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan
Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan dan berdasarkan kebutuhan Daerah yang memenuhi
kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat
Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan substansi:
(a) Pembentukan UPT;
(b) Kedudukan UPT;
(c) Susunan Organisasi UPT;
(d) Tugas pokok dan fungsi;
(e) Tata kerja;
(f) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan;
(g) Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 25 Tahun 2013
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan, Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2000.
Tim Penataan ini menyelesaikan tugasnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 25 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; PP No 100 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 51 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 11 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
10 hlm, 1 lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
