Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Lokasi Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pelaksanaan urusan dan kewenangan perangkat daerah menjadi berubah, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kode Lokasi Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kode Lokasi Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kode lokasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2020 dicabut.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyajikan nilai aset secara wajar sesuai dengan
manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan
pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan
barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Penyusutan Barang Milik Daerah
Bab III Nilai yang Dapat Disusutkan
Bab IV Masa Manfaat
Bab V Metode Penyusutan
Bab VI Penghitungan dan Pencatatan
Bab VII Penyajian dan Pengungkapan
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 68 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna,
perlu menetapkan Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; 4. Ketentuan Peralihan; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), pasal 15 ayat (2), pasal 18, psal 31, pasal 54, Psal 57 ayat (3), pasal 58 ayat (2), pasal 68, Pasal 90, Pasal 94, pasal 99 ayat (6), Pasal 106, pasal 112 ayat (3), dan pasal 114 ayat (3) Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2017
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali Uu No 9 Tahun 2015; PP No 27 Tahun 2014; PP No 84 tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2017; Permendagri No 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
302 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2015
NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT - PEDOMAN PENGGUNAAN
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2015/No.68
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran
pelaksanaan tugas, ketertiban, identifikasi dan
pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diatur
penomoran kendaraan dinas jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Guber nur
tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas
Pejabat Pemerintah Provinsi .Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 1 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 2 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 2 Tahun 2011; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perka Kepolisian No 5 Tahun 2012; Permendagri No 50 Tahun 1975; Pergub jateng no 70 Tahun 2008; Pergub jateng No 96 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penomoran kendaraan bermotor, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2
Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penatausahaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 58 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek dan Pelaksana
Bab III Pembukuan
Bab IV Inventarisasi
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
1316 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
Pas al 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang tata cara pemanfaatan Barang Milik daerah yang meliputi maksud dan tujuan, pemanfaatan, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah dan Bangunan Serah Guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur (KSPI).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Peraturan Walikota Nomor 74 A Tahun 2019 dicabut.
90 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas proses penyelesaian
perubahan status hukum hak atas tanah kas desa, serta untuk
menampung dinamika peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan asset
desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 3, perubahan Pasal 32, Pasal 54, Pasal 57.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah; bahwa sesuai himbauan dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun2 004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2006; PP no 34 Tahun 2006; PP No 27 tahun 2014; Permendagri no 80 Tahun 2015; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Rembang No 9 Tahun 2007; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perda Kab Rembang No 1 Tahun 2018; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017; Perbup Rembang No 23 Tahun 2018;;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup dan objek penilaian BMD terdiri dari teknis penilaian tanah, teknis penilaian peralatan dan mesin, teknis penilaian bangunan, teknis penilaian jalan, irigasi dan jaringan serta teknis penilaian aset tetap lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah pasal 19 ayat (2) tentang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada standar
barang, standar kebutuhan dan standar harga, maka perlu
ada standarisasi kebutuhan dan barang untuk
meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan Pembangunan di daerah;bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pemerintahan
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Pei atui an Presideu Nomoi 16 Tahuu 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penataan sarana dan prasarana kerja, standar barang dan standar kebutuhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
33 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
