Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi desa dengan pemanfaatan potensi lok desa,
yakni potensi alam, buatan, dan budaya sebagai daya
tarik wisata yang mengutamakan prinsip-pnns1p
berkelanjutan, perlu dilaksanakan Program Desa Wisata
Lestari Tahun 2018 yang didukung Pemerintah Daerah
melalui alokasi Bantuan Keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Bantuan Keuangan Program Desa Wisata Lestari
Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur Bantuan Keuangan kepada suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki
potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas
masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik
wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Operasional Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta optimalisasi pengelolaan Bantuan Operasioanl Sekolah Daerah (BOS- Daerah ) dengan adanya perubahan dasar hitung pemberian BOS- Daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 62 Tahun 2011; Permen Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2007; Permen pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasioanl No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013; Permen Agama No. 13 Tahun 2012; Permen Agama No. 90 Tahun 2013; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor no. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 68 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip-Prinsip Pengelolaan, Sasaran Dan Peruntungan, Besaran Bantuan Operasioanl Sekolah Daerah, Mekanisme Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan Persiapan Dan Pencairan Serta Pengambilan Dana BOS-Daerah, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pengembalian Kelebihan Dana, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, Dan Ketentua Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, LD Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 15
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyaluran Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 untuk Rehabilitasi Fisik SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2024
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Bantul No. 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2024/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian
tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah
Daerah, pemerataan pembangunan yang menjangkau sampai
dengan wilayah padukuhan, serta mengakomodasi partisipasi
masyarakat sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan
yang ditetapkan, diperlukan program pemberdayaan berbasis
masyarakat padukuhan;
b. bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan berbasis
masyarakat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui bantuan
keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan
Berbasis Masyarakat Padukuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023
tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada
Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Padukuhan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Besaran Bantuan PPBMP dan Penganggaran; Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Keuangan PPBMP; Penyelenggara Bantuan Keuangan PPBMP; Sisa Anggaran Bantuan Keuangan PPBMP; Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024.
Jumlah Halaman: 16 HLM; Lampiran: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor
penopang utama perekonomian di Kabupaten Pati yang
memiliki peranan penting dalam mendukung
pembangunan di Kabupaten Pati; bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian
di Kabupaten Pati khususnya untuk sektor pertanian
tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan
langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok
dan/atau buruh tani tembakau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat(10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauandan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yangdidanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkandalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang
Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Besaran, Penerima, Pendataan dan Penetapan Penerima, Pencairan dan Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu dukungan dana/pembiayaan untuk kelancaran kegiatan dimaksud; bahwa PP no 73 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Kelurahan tidak diatur secara jelas prosentase pembagian dana bagi Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan di Kab Tegal Tahun 2007;
UU No 13 tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; Keppres No 80 Tahun 2003; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2007; Perbup Tegal No 4 Tahun 2007; Perbup Tegal No 4 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber-sumber keuangan kelurahan, bantuan dana kelurahan, mekanisme pencairan dana bantuan kelurahan, pertanggungjawaban dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana Dan Prasarana Perdesaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana dan
Prasarana Perdesaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
Anggaran 2013;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana Dan Prasarana Perdesaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2013 yang meliputi persyaratan, tata cara pengajuan, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu
bahaya yang dapat membawa bencana dengan akibat
yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta
benda yang secara langsung akan merugikan dan
menghambat pembangunan;
bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran dilakukan untuk meminimalkan potensi
kebakaran, sehingga diperlukan upaya yang menyeluruh
dalam menangani pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;
bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran
memerlukan suatu regulasi yang dapat memberikan
kepastian dalam pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Manajemen Proteksi Kebakaran, Objek Dan Potensi Kebakaran; Pencegahan Kebakaran; Pengendalian Keselamatan Bangunan; Penanggulangan Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran; Sistem Informasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 29 hlm. Penjelasan: 8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
