Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dan memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpanrb No. 37 Tahun 2012; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 43 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan lampiran Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 44 Tahun 2011
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2013/NO.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pembinaan dan pengawasan perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kebupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 1976; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan korps pegawai negeri sipil, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, kode etik pegawai negeri sipil, kode etik instansi dan kode etik profesi, penegakan kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerinah, serta untuk membentuk sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang prinsip penerapan manajemen resiko, penyelenggaraan dan strategi penerapan manajemen resiko, proses manajemen resiko, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 21 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui presensi online guna menjamin ketaatan Aparatur SipiI Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Norn.or 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Norn.or 38 Tahun 2012, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait maksud dan tujuan, perangkat presensi online, pengelolaan presensi online, tata cara melakukan presensi online, Ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas pemilihan kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kinerja Panitia Pemilihan kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian honorarium Panitia Pemilihan kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP NO.43 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Perda No.9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pagu Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa; Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa; Honorarium Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
4 Halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan Informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/ 12/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 27 /PER/M.KOMINFO/ 12/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Bupati Flores Timur 19 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Standar Pelayanan Minimal; IV. Pembinaan dan Pengawasan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
4 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 45 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terwujudnya kinerja
pemerintah daerah yang optimal, diperlukan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) penyelenggaraan tugastugas pemerintah daerah;
b. bahwa hingga saat ini masih terdapat unit kerja
di lingkungan pemerintah daerah yang belum
menyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (SOP AP) kegiatan
ataupun yang sudah menyusun Standar
Operasional Prosedur kegiatannya namun belum
sesuai dengan yang telah ditetapkan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b
diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka tentang Pedoman Penyusunan
Standard Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kab. Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dua kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Daerah antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004
Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112,
TLNRI Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI
Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tata Laksana (Business
Process);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Dearah (BPBD.) Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 12
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah
(BPBD) Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 14
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 7
Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 8
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 5
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKD) Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka.
Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
50 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 45 Tahun 2020
PEMBERIAN INSENTIF - BERUPA PEMBEBASAN, PENGURANGAN, JATUH TEMPO - PAJAK DAERAH
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD Tahun 2020 No. 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 TAhun 2020 Tentang Pemberian Insentif Berupa pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo Dan pembebanan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
ABSTRAK:
Pemberian Insentif berupa pembebasan, pengurangan, jatuh tempo, dan pembebasan sanksi administrasi Pajak Daerah dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo, Dan Pembebasan Sanksi administrasi Pajak Daerah, namun dengan adanya penyesuaian pengaturan mengenai insentif pajak daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 14 Th 2002; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 11 Th 2016; PP No 55 Th 2016; Kepres No 12 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2020; Perwal Kota Tangerang No 27 Th 2020.
Perubahan Peraturan wali Kota Tangerang tentang pemberian Insentif berupa Pembebasan, Pengurangan, jatuh tempo, Dan Pembebasan sanksi Administrasi Pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 27 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 45 Tahun 2020.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
