Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1995

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Mencabut :

KEPPRES No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Download :
Keputusan_Presiden_no_75 TH 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2017

Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Perpres Nomor 76 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 77 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
77 2018.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 77 Tahun 1957

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 77 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Persetujuan-warga-negara-berada-tidak-sah-daerah-Republik-indonesia-pilipina

1957

Undang-undang (UU) NO. 77, LN. 1957/No. 167, TLN No. 1489, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

ABSTRAK:

bahwa perlu Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidaksah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina disetujui denganundang-undang.
a.Pasal XIV Persetujuan mengenai warganegara yang berada secaratidak sah tersebut;b.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Pilipinaberkehendak untuk menjalankanperaturan-peraturan imigrasinya dengan semestinya. Bila peraturan-peraturan imigrasi itudijalankan dengan semestinya, maka orang-orang tersebut di atas akan terganggu dalamusahanya seperti terurai di atas.Warganegara yangberdiam secara illegal akan dienyahkan dan orang-orang yang mondar-mandir harus mempunyai paspor dan visa yang syah.Untuk mendapatkan paspor dan visa yang syah mereka akan kehilangan banyak tempo,sehingga usahanya seperti terurai di atas akan mengalamiketidak lancaran.Kedua Pemerintah berpendapat tidak akan bijaksana, bila penglaksanaan dari peraturan-peraturan imigrasinya akan mengakibatkan kerugian bagi warganegaranya masing-masing. Perjanjian tersebut telah ditanda-tangani oleh kedua Pemerintah pada tanggal 4 Juli 1956,di Jakarta.Perjanjian itu dapat dibagi dalam dua pokok, yakni:1.menyelesaian soal berdiamnya warganegara masing-masing di wilayah pihak yanglain secara tidak sah.2.memecahkan soal mondar-mandirnya warganegaranya masing-masing ke wilayahpihak yang lain.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1957.
-
-
12

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2011

Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Diubah dengan :

PERPRES No. 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Download :
Perpres_no_79_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2008

Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri

Download :
PP 80 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 81 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Lee Man Fong Cs. (3 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 81 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 96 Tahun 1961

Pewarganegaraan (Naturalisasi) Dr. A.J.G.H. Kostermans

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Keppres No 96 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2017

Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

Diubah sebagian dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

Download :
NO.101.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH - PERWAKILAN NEGARA ASING/LEMBAGA INTERNASIONAL

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 101, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 61027

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pembebasan pajak daerah berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2010, pembebasan Pajak Daerah bagi badan atau perwakilan Lembaga internasional yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pergub No. 124 Tahun 2009 perlu disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; serta Permenkeu No. 148/PMK.07/2010.
Peraturan ini berisi tentang ruang lingkup; pendelegasian kewenangan pembebasan pajak; obyek pajak; subyek pajak; pembebasan pajak; kelebihan pembayaran pajak; serta penagihan pajak.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 124 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 25 hlm, termasuk 5 hlm Lampiran.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Mencabut :

PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Download :
PP Nomor 103 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.