Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 410 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1979

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-XXV Konperensi Asia - Afrika

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No. 59 Tahun 1979.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 59 Tahun 2019

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Mamuju

Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbup Mamuju Nomor 59 Tahun 2019.pdf

Abstrak

perangkat daerah - susunan organisasi - kedudukan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2019/No. 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Mamuju

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bupati Mamuju, Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju serta beberapa substansi yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Bupati Mamuju Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 No. 74, TLN No. 1822);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 No. 105);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 No. 82, TLN No. 5233);UU No. 5 Tahun 2014 (LN 2014 No. 6, TLN No. 5494);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah diubah UU No. 23 tahun 2014 (LN 2015 No. 58, TLN No. 5679);PP No. 18 Tahun 2016 (LN 2016 No. 114);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 No. 2036);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (LD 2016 No. 71, TLD No. 49);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mamuju

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
20 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60 Tahun 1981

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Dakar, Senegal

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60 Tahun 2004

Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Dili, Republik Demokratik Timor Leste

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 28 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Di Dili, Timor Timur

Download :
KEPPRES No.60 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 61 Tahun 2018

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2018/61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas, yang dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan materi yang responsif atas perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan perangkat daerah dalam menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri No. 20 dan No. 77 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Peraturan DPRD Kab. Bogor No. 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Bogor No. 42 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3. Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bentuk Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Daerah; 6. Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama; 7. Peraturan DPRD; 8. Keputusan Bupati; 9. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; 10. Penyebarluasan; 11. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; 12. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan; 13. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Mencabut Produk Hukum Daerah Lain; 14. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Merubah Produk Hukum Daerah Lain; 15. Keputusan Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Pendelegasian Wewenang dari Bupati; 16. Teknik Penyusunan Keputusan yang Mengatur Pemberian Perizinan dan Nonperizinan; 17. Penggunaan Kertas, Penulisan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; 18. Format Produk Hukum Daerah; 19. Partisipasi Masyarakat; 20. Ketentuan Lain-Lain; 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Perbup Bogor No. 71 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
79 halaman (lampiran 19 halaman)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1951

Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi

Download :
PP No. 61 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2005

Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Download :
PERPRES NO 61 TH 2005.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 1969

Duplikat Bendera Pusaka dan Duplikat Naskah Asli Proklamasi 17 Agustus 1945

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.62 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1979

Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Bekas Trikora Dan Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No. 62 Tahun 1979.pdf
Keppres No. 62 Tahun 1979 (LAMPIRAN).pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Download :
PP NO 62 TH 1990.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1979.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1951.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2005.