Kepegawaian, Aparatur Negara - Pangan, Pertanian dan Peternakan
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD/2023/NO.43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan perlu perumusan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan;
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan;
Dasar Hukum : asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas;
Ketentuan Lain Lain;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
31 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No Seri E; https://dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/47462/2023pg00350043_signed.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk menjabarkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10), Pasal 17, dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan dalam rangka penyederhanaan serta penyatuan pengaturan mengenai One Pesantren One Product ke dalam peraturan gubernur yang mengatur mengenai pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 18 Tahun 2019;
UU No 12 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 82 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Prov Jawa Timur No 3 Tahun 2022.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang One Pesantren One Product (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 62, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat
(2), Pasal 17 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 27,
Pasal 29 dan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
bahwa sehubungan dengan perkembangan
keadaan khususnya nomenklatur Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah
dan perubahan peraturan perundang-undangan,
maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Badan Publik, Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Informasi, Standar Layanan, Bantuan Kedinasan, Laporan dan Evaluasi, Form dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 dicabut.
85 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN - PEMELIHAARAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD.2023/NO.43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemelihaaran dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal
18, dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan
Aksara Jawa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan
Aksara Jawa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemeliharaan dan Pengembangan; Penggunaan; Fasilitasi dan Koordinasi; Penghargaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 29 HLM; Penjelasan: 14 HLM.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2023
Kesehatan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman - pendidikan dan pelatihan
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74004
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi layanan pada Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah diperlukan standar pelayanan minimal dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 79 Th. 2018; Permenkes No. 4 Th. 2019
PERGUB ini mengatur mengenai pedoman kepada Puslatkesda dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang meliputi jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian; pelaksana; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
9 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022;
Dalam Pergub ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada
Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang
Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 17
ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 17
ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139 /PMK.07/2019 ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 215/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Alokasi DBH CHT, BAB III Penyaluran, BAB IV Pelaporan, BAB V Penganggaran, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023
PERANGKAT daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD 46/2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Permenpan RB No. 7 Tahun 2022; Perda Prov. Kaltim No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pariwisata; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perkebunan; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Riset dan Inovasi Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Penghubung; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Cabang Dinas; Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
Pergub Kaltim No. 54 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 55 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 56 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 57 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 58 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 59 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 60 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 61 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 62 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 63 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 65 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 66 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 67 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 68 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 69 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 70 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 71 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 73 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 74 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 75 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 77 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 78 Tahun 2019; Pergub Kaltim No. 82 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 83 Tahun 2016; Pergub Kaltim No. 11 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 12 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 13 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 14 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 18 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 34 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 41 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 18 Tahun 2021; Pergub Kaltim No. 19 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
580 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2023
RENCANA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, BD 2023/No.43
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2022; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2021; Pergub Jabar No. 25 Tahun 2023; Pergub Jabar No. 35 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang meliputi ketentuan umum, isi dan uraian renja perangkat daerah, pengendalian dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2021.
6 Hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 43
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan
mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada
masyarakat serta pengamanan, perlu dibangun sistem
pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Badan Siber dan
Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk
menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan
publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan
Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi
Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 47);
Peraturan ini mengatur mengenai kewenangan, peran, kewajiban dan tugas pihak yang terlibat, penggunaan, prosedur permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
